TNP2K Conduct Public Exposure on Knowledge Products
12 April 2019
TNP2K bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), menyelenggarakan kegiatan Knowledge Product Exposure dengan tema “Kemitraan Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan” yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan lintas sektor antara pemerintah daerah, universitas, dan industri lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan khususnya yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sesi seminar pertama mengetengahkan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Elan Satriawan yang menekankan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia harus melibatkan peran multisektor, “Pemerintah Daerah, harus sigap dalam merangkul dunia usaha guna memfasilitasi mereka dalam upaya penanggulangan kemiskinan bersama. Harapannya, dari kemitraan ini dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang bisa dinikmati oleh semua golongan,” papar Elan.
Pada sesi kedua perwakilan BAPPEDA Provinsi DIY, Endang Patmintarsih menjelaskan bahwa guna memperkuat kemitraan daerah, Pemerintah DIY telah menyusun Rencana Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan, menggandeng LSM yang terlibat dalam inisiatif-inisiatif lokal penanggulangan kemiskinan, serta membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (FTSLP) DI Yogyakarta, “Pembentukan FTSLP ini juga sebagai suatu tindakan nyata DIY, dalam menggaet berbagai sektor terkait upaya penanggulangan kemiskinan,” jelas Endang.
Pande Made Kutanegara selaku pembicara sesi ketiga dari PSKK UGM, membahas tentang peran akademisi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Pande berpendapat akademisi berperan penting dalam membantu pemerintahan dengan memperpadukan konsep ke dalam kebijakan atau program, “Paradoks kemiskinan yang muncul di DIY disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masih tingginya data kemiskinan yang bermasalah dan munculnya ketergantungan warga akibat besarnya bantuan sosial dari pemerintah,” ungkap Pande.
Paparan dari ketiga pembicara ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta yang hadir. Sebagai penutup, ketiga pembicara sepakat bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi di DI Yogyakarta, tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Perlu peran serta dari lintas sektor, terutama universitas, pemerintah daerah, dan dunia usaha, agar kemiskinan di DI Yogyakarta bisa ditanggulangi secara optimal dan program-program pengentasan kemiskinan yang ada, lebih efektif serta tepat sasaran.
Seminar yang berdurasi selama 2,5 jam ini diawali dengan simbolisasi penyerahan produk pengetahuan berupa buku dengan 43 judul sejumlah 159 eksemplar oleh Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K kepada Kepala PSKK UGM Agus Heruanto Hadna. Produk pengetahuan yang diserahkan ini juga dilengkapi dengan daftar tautan pada situs TNP2K, sehingga PSKK UGM dapat langsung mengunduh buku tersebut jika diperlukan.
Hadir dalam acara tersebut berbagai perwakilan pemangku kepentingan, antara lain BPS Provinsi DIY dan sekitarnya, Bappeda Provinsi DIY, Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Sebermas) DIY, dan juga mahasiswa S2 dan S3 dari studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM.