TNP2K Expands Cooperation On Local Government Budget Planning And Evaluation For Poverty Eradication
21 December 2017
Perbaikan efektivitas belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan melalui APBD menjadi tantangan besar terutama dengan fakta sebagian besar daerah mengalami perlambatan penurunan kemiskinan, sementara di sisi lain anggaran yang ditransfer ke daerah semakin besar dari tahun ke tahun. Menyikapi tantangan ini, sejak akhir tahun 2016 TNP2K telah bekerjasama dengan TKPK dari Provinsi NTB, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Lahat untuk mengembangkan suatu model advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
Tahun ini TNP2K memperluas kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah untuk mereplikasi model advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dan beberapa kabupaten/kota lainnya di Aceh.
Sebagai bagian dari program kerjasama tersebut TNP2K melaksanakan Training of Trainers (ToT) mengenai teknis perencanaan APBD untuk penanggulangan kemiskinan di Jakarta pada tanggal 11-14 Desember 2017.
Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto ketika membuka kegiatan ini (11/12) menekankan pentingnya perumusan kebijakan-kebijakan dan pengalokasian APBD yang tepat untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, “Sering kali kita melihat bahwa jumlah anggaran pemerintah sudah mencukupi namun yang terjadi adalah kurangnya kemampuan untuk mengurai ruang fiskal yang ada agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bisa lebih maksimal lagi,” paparnya.
Kegiatan ToT ini mengangkat beberapa pokok bahasan, diantaranya pengenalan model analisis belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan, kondisi kemiskinan dan kemampuan fiskal daerah, identifikasi dan analisis masalah kemiskinan, analisis determinan kemiskinan dengan pengenalan Theory of Change (ToC) dan analisis keterkaitan, analisis ketepatan wilayah dan ketepatan penerima manfaat, analisis ketepatan dan kecukupan anggaran serta monitoring evaluasi berbasis hasil.
Dalam paparannya Kepala Unit Advokasi Daerah TNP2K, Muhammad Arif Tasrif, mengatakan bahwa pengenalan model-model analisis perencanaan dan penganggaran tersebut dimaksudkan untuk mempertajam intervensi program di daerah, "Program ini sekaligus mendorong konsolidasi anggaran secara horizontal (antar-sektor di daerah) maupun secara vertikal (antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat). Dan jika ini tercapai maka syarat efisiensi alokatif untuk tercapainya efektivitas anggaran penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat terpenuhi," ujarnya.
Ahmad Sanusi salah satu perserta ToT dari Pokja Database dan Informasi UPK TKP2K Aceh menyatakan kegiatan ini memberikan aparat di daerah kemampuan yang lebih baik dalam pembuatan perencanaan pembangunan " ToT ini sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintah dalam merencanakan program pembangunan yang tepat, sesuai kebutuhan real di lapangan. Ke depan, kami sangat mengharapkan hasil dari ToT ini bisa disampaikan secara bersama dengan TNP2K kepada pimpinan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kota di Aceh agar perencanaan pembangunan ke depan sesuai dengan yang dibutuhkan, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu,” tuturnya.
Program ToT ini diikuti oleh peserta yang mewakili unsur Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman dan DPKAD dari Jawa Tengah, Sumatera Barat, Provinsi Aceh dan kabupaten/kota serta DPMD/Gampoeng/Nagari.