Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Artikel

ARTIKEL

Jusuf Kalla: Kita Tidak Ingin Menciptakan Bangsa Kerdil (Stunting)

Agustus 11, 2017 17:15:00 pm

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Jika tidak segera diatasi akan memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. “Kita bicara dan memutuskan untuk pembicaraan masa depan bangsa karena masa depan itu tergantung kelahiran bayi kemudian kesehatannya. Kita tidak ingin menciptakan bangsa yang kerdil karena itu ini perlu diperbaiki,” demikian penuturan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kepada awak media setelah menggelar Rapat Pleno lanjutan untuk menangani masalah anak kerdil (stunting) di kantornya Jl. Merdeka Utara Jakarta, Rabu,9/8. Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam pengantarnya mengatakan lebih mudah penyebutan anak kerdil dari pada penyebutan stunting. “Hari ini kita melanjutkan rapat kita sebagaimana sebelumnya, berkumpul lagi untuk membicarakan tentang stunting, setelah saya membaca kamus, stunting itu kerdil tapi tidak semua kerdil itu stunting, kerdil karena kekurangan gizi,”ujarnya. Lebih jauh Wapres mengingatkan rencana rapat sebelumnya untuk membuat rancangan kampanye 4 sehat 5 sempurna yang disesuaikan kondisi saat ini. “Yang pertama kemaren, Rapat sebelumnya berbicara perlunya ada kampanye atau dengan cara memberikan pengetahuan dasar ke masyarakat, apa itu gizi yang seimbang tetapi memenuhi sarat-sarat, yang mudah difahami masyaraka dengan jelas. “kita teringat di tahun 45 ternyata kampanye 4 sehat lima sempurna itu meresap sampai sekarang,” tuturnya. Dalam rapat ini Wakil Presiden menerima laporan mengenai perumusan kampanye gizi seimbang dan laporan dari para Menteri tentang program/kegiatan untuk penanganan anak kerdil (stunting) di 100 kabupaten/kota prioritas. Rapat lanjutan ini bertujuan untuk menetapkan 5 pilar penguatan upaya penanganan stunting. Seperti diketahui sekitar 37% atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting (Riskesdas 2013, Kemenkes). Anak-anak dengan masalah stunting ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan lintas kelompok pendapatan. Indonesia sendiri berada pada kelompok negara-negara dengan kondisi stuntingterburuk dengan kasus stunting pada balita dan anemia pada perempuan dewasa (WRA/Women of Reproductive Age) bersama 47 negara lainnya termasuk, Angola, Burkina Faso, Ghana, Haiti, Malawi, Nepal dan Timor-Leste. Pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa masalah anak kerdil (stunting) dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, dengan potensi kehilangan 11% GDP (Gross Domestic Product), serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Masalah stunting juga memperburuk kesenjangan karena mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan dengan demikian menciptakan kemiskinan antar-generasi. Penanganan anak kerdil (stunting) memerlukan antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya. Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stuntingdapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rapat pleno ini, para Menteri dan Pimpinan Lembaga diminta untuk melapor secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai kemajuan pelaksanaan dan capaian penguatan upaya penanganan anak kerdil (stunting). Untuk tahun 2017 dan 2018, penguatan upaya penanganan anak kerdil (stunting)difokuskan pada 100 Kabupaten/Kota prioritas dengan masalah stunting tertinggi (daftar 100 Kabupaten/Kota Prioritas terlampir). Wakil Presiden memberikan instruksi agar Buku “100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)” dijadikan rujukan bagi para Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengalokasikan sumber daya bagi upaya pengurangan prevalensi stunting. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditunjuk sebagai Koordinator Penguatan Upaya Hadir dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal Eko Putra Sandjojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro,Wakil Menteri Keuangan, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Dewan Penasehat Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia Fasli Jalal, dan Tim Leader Sekretariat SDGs Nina Sardjunani serta para pejabat perwakilan kementerian lembaga terkait. Hadir mendampingi Wapres dalam acara Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi Tim Ahli Wakil Presiden Muhammad Iksan Dalam rapat pleno ini diterbitkan buku 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). 1. Buku 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting) volume 1 2. Buku 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting) volume 2 3. Buku 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting) volume 3 4. Ringkasan Buku 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting) Sumber: Wapres.go.id

Wakil Presiden Jusuf Kalla Pimpin Rapat Rencana Aksi Penanganan Stunting

Juli 12, 2017 10:25:00 am

Pada hari ini (12/07) Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin Rapat Pleno untuk Menyusun Rencana Aksi Menangani Masalah Stunting (Kurang Gizi Kronis). Rapat bertujuan untuk memetakan masalah stunting serta merumuskan dan mempertajam langkah-langkah penanganannya yang kemudian akan dilaporkan kepada Presiden. Presiden menaruh perhatian yang besar untuk mencari langkah terobosan dalam menangani stunting. Seperti diketahui sekitar 37% atau kurang lebih 9 juta anak di Indonesia mengalami masalah stunting. Anak-anak dengan masalah stunting ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan lintas kelompok pendapatan. Di seluruh dunia stunting juga merupakan masalah utama dimana diperkirakan lebih dari 178 juta anak di bawah 5 tahun mengalami masalah stunting. Indonesia sendiri berada pada kelompok negara-negara dengan kondisi stunting terburuk dengan Kasus Stunting pada Balita dan Anemia pada Perempuan Dewasa (WRA/Women of Reproductive Age) bersama 47 negara lainya termasuk, Angola, Burkina Faso, Ghana, Haiti, Malawi, Nepal dan Timor-Leste. Pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, dengan potensi kehilangan 11% GDP (Gross Domestic Product), serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Masalah stunting juga memperburuk kesenjangan karena mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup serta mewariskan kemiskinan antar-generasi. Dalam rapat pleno dibahas kerangka utama penanganan stunting yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi Gizi Spesifik ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek dan diperkirakan berkontribusi 30% terhadap kesuksesan penanganan masalah stunting. Sementara itu, Intervensi Gizi Sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK, dan berkontribusi 70% terhadap kesuksesan penanganan masalah stunting. Dalam rapat pleno tersebut, para Menteri diminta untuk menjabarkan dan mempertajam program yang sudah ada dalam kementerian masing-masing untuk menangani masalah stunting. Rapat pleno juga merumuskan 5 pilar penanganan stunting, yaitu Pilar 1: Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara; Pilar 2: Kampanye Nasional Berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas; Pilar 3: Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah, dan Masyarakat; Pilar 4: Mendorong Kebijakan “Nutritional Food Security”; dan Pilar 5: Pemantauan dan Evaluasi. Dalam rapat pleno tersebut, para Menteri dan Pimpinan Lembaga diminta untuk senantiasa melapor kepada Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengawal langsung keseluruhan program dan kegiatan baik ditingkat pusat maupun daerah. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dalam kondisi ini kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap, menurunkan produktivitas. Hadir dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Staf Kepresidenan. Turut hadir pula para pejabat perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Sumber: Siaran Pers

Lokakarya Meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur

Juni 16, 2017 16:30:00 pm

Terkait hal tersebut, setelah mengumpulkan bukti pembelajaran serta praktik baik dari penyaluran bantuan program Listrik Bagi Masyarakat Miskin dengan mekanisme kemitraan ini, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengadakan “Lokakarya Meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur” yang diadakan pada (15/06), NTT.

Lokakarya Pelaksanaan MPM Data Terpadu PPFM Untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai

Mei 19, 2017 07:45:00 am

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan perluasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT menggunakan Data Terpadu PPFM sebagai sumber data utama dalam penetapan sasaran penerima manfaat. Dalam rangka meningkatkan akurasi penargetan program BPNT, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengaduan program yang diintegrasikan dengan pemutakhiran Data Terpadu PPFM melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM).

TNP2K Fasilitasi Sosialisasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo

Mei 1, 2017 11:10:00 am

TNP2K memfasilitasi kegiatan asistensi dan sosialisasi pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) di Kabupaten Situbondo dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo yang diwakili oleh Fransiska Mardinaningsih pada 20-21 April lalu bertempat di Kantor Bupati.

Perluasan Ujicoba Program Listrik Bagi Masyarakat Miskin di Amanuban Timur, TTS

April 25, 2017 10:00:00 am

 

 

Setelah inisiatif Ujicoba Program Listrik bagi Masyarakat Miskin yang dilakukan di tiga desa (Oemaman, Kusi Utara dan Naileu) kepada 283 Rumah Tangga Sasaran  di Kabupaten Timor Tengah Selatan selesai dilakukan akhir 2016 lalu, selanjutnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memperluas daerah ujicoba di Kecamatan Amanuban Timur, Desa Tliu kepada 97 Rumah Tangga Sasaran. 

Dalam tahapan Sosialisasi dan Edukasi yang dilakukan pada 21-22 April 2017, bertempat di kantor Bappeda TTS serta keesokan harinya dilanjutkan di Balai Desa Tliu. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa, kepala urusan terkait, tokoh masyarakat, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemuda Muhammadiyah, Camat, Yayasan Besi Pae, Kopernik, Lazismu serta dihadiri oleh 97 rumah tangga calon penerima manfaat.

Membuka kegiatan ini, Regi Wahono, Koordinator Program Kemitraan dengan sektor dan swasta dan masyarakat menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan dalam bentuk lampu tenaga surya merupakan aset desa dan diharapkan bantuan yang diberikan menjadi stimulan bagi rumah tangga calon penerima manfaat untuk lebih produktif serta dapat mensejahterakan hidup.

Melalui forum ini terbentuk tim pengelola desa yang berfungsi mengelola iuran yang disepakati per bulannya sebesar Rp 5.000 dari 97 Rumah Tangga Penerima Manfaat serta kesepakatan untuk pengalokasian dana desa bagi rumah tangga yang belum mendapatkan Solar Home System (SHS) dari program ini. Selain itu kedepannya akan diberikan pendampingan secara intensif sekaligus bagi tim pengelola desa termasuk untuk menjadi agen garansi dan penjualan.

Kopernik yang hadir dalam kegiatan ini pula menginformasikan cara pemasangan serta perawatan SHS agar senantiasa berfungsi secara baik dan maksimal. Bersamaan dalam kegiatan ini pula sudah mulai dilakukan instalasi kepada 10 Rumah Tangga Penerima Manfaat oleh Yayasan Besi Pae dan Kopernik dan selanjutnya secara bertahap akan terus dilakukan hingga akhir minggu ini.

 

 

Halaman  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09 |  10
Loading...
Tutup