Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Artikel

ARTIKEL

Pemerintah Uji Coba Kartu Pengganti Beras Sejahtera

Februari 14, 2017 14:05:00 pm

Warga kurang mampu kini tak akan lagi menerima beras sejahtera (Rastra). Sebagai gantinya, mereka menerima uang nontunai per bulan dalam bentuk kartu. Saldo yang tertera dalam kartu tersebut nantinya akan ditukarkan dengan komoditas beras dan bahan pokok lainnya dengan kualitas yang lebih baik. "Itu akan dilakukan nanti pada 23 Februari ini di 44 kota," kata Presiden usai melepas bantuan pangan bagi Sri Lanka di Kawasan Pergudangan Sunter, Bulog Divre DKI Jakarta, Selasa 14 Februari 2017. Pendistribusian bantuan beras melalui kartu tersebut tentunya memiliki sejumlah keuntungan. Warga diharapkan tidak akan lagi menerima beras dengan kualitas rendah karena mereka dapat bebas memilih beras dengan kualitas yang diinginkan dengan membelinya di pasar, warung, maupun toko. Untuk mendukung program tersebut, Perum Bulog telah mempersiapkan beras berkualitas dengan harga yang tetap bersaing. "Saya lihat persiapannya, misalnya beras nanti akan disiapkan seperti ini. Ini dijual per kilo jatuhnya Rp8.500 sudah dalam bentuk kemasan seperti ini dan namanya juga 'Beras Kita'," ungkap Presiden. Presiden sendiri memastikan bahwa pola distribusi bantuan beras tersebut akan dicoba terlebih dahulu di 44 kota di Indonesia. Dari uji coba tersebut, akan dievaluasi untuk mengetahui apakah terdapat kendala selama proses distribusi di lapangan. "Kemasannya bagus, kualitasnya bagus. Saya kira pola seperti ini yang akan kita coba dulu di 44 kota. Kalau ini lancar, baru kota dan kabupaten yang lain (menyusul)," Presiden mengakhiri. Sebelumnya, pada 16 Maret dan 19 Juli tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah membahas tentang rencana pemerintah untuk mendistribusikan bantuan pangan melalui kartu yang akan disampaikan langsung kepada rumah tangga yang menjadi sasaran. Kartu ini dapat digunakan untuk menebus beras, dan/atau telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko pada harga yang berlaku. "Harapan saya adalah dengan reformasi ini, rakyat yang belum sejahtera, yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan. Mereka bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Tidak hanya karbohidrat, namun juga protein, misalnya telur," ujar Presiden kala itu. Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Kabupaten Malinau Mengawali Pelaksanaan MPM Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Februari 9, 2017 11:15:00 am

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Kepala Desa, dan Ketua RT pada Rabu (07/02) bertempat di ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Kalimantan Utara. Membuka kegiatan ini, Wakil Bupati Malinau, Topan Amrullah, SPd,M.Si menyampaikan bahwa dengan terpilihnya Kabupaten Malinau sebagai wilayah perintisan MPM merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan tersendiri bagi Pemkab Malinau mengingat kondisi geografisnya yang merupakan wilayah kepulauan. Dalam kesempatan ini, Topan menginstruksikan para Camat, Kepala Desa dan RT se-kabupaten Malinau beberapa hal, yaitu: 1) Membentuk tim MPM tingkat kecamatan bersama dengan perangkat yang ada dengan melibatkan kepala desa selaku koordinator yang bertanggung jawab terhadap desanya masing-masing dengan pelaksana tempat pendaftaran yaitu RT yang paham akan kondisi warga disekitarnya. 2) Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama tim MPM kabupaten yang bertujuan mencari strategi yang tepat guna mensukseskan MPM pada leading sektor Bappeda dan litbang kabupaten Malinau. 3) Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap desanya masing-masing dengan pelaksana tempat pendaftaran yaitu RT yang paham akan kondisi warga disekitarny. 4) para perangkat RT diharapkan proaktif untuk selalu memantau dan mendampingi tim MPM Kecamatan, fasilitator, petugas verifikasi dalam melaksanakan tugas di daerahnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, Drs.Kristian,M.Si menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Bupati Malinau tentang Penanggulangan Kemiskinan pemerintah kabupaten Malinau mengembangkan sistem informasi rumah tangga sasaran program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial.”Pelaksanaan MPM akan memperkuat sistem informasi rumah tangga sasaran yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malinau karena basis data yang digunakan akan terus termutakhirkan sesuai dengan dinamikan sosial-ekonomi di masyarakat,” tegas Kristian. Koordinator Pelaksana MPM, Wahab Ardani, SP, M.Si dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau, Hotbel Purba yang hadir dalam acara ini juga menyampaikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan tahapan-tahapan MPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk tahap verifikasi rumah tangga (tahapan ke-3 MPM) yang akan dilaksanakan mulai Maret-April 2017. Pemerintah Kabupaten Malinau telah melaksanakan pelatihan kepada 50 petugas kecamatan dan kelurahan yang akan menjadi penanggungjawab pelaksanaan verifikasi rumah tangga. Diakhir acara dilakukan penyerahan formulir dan poster secara simbolis oleh Wakil Bupati kepada Camat Malinau Utara, Kepala Desa Malinau Hulu beserta Ketua RT Desa Kuala Lapang. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 undangan yang terdiri dari Kepala SKPD, PKK Kabupaten, Camat, Kepala Desa serta Ketua RT. Informasi selengkapnya mengenai Pedoman Umum Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin silakan unduh di sini

Provinsi DIY Mencanangkan Komitmen untuk Melaksanakan MPM Data Terpadu PPFM

Januari 30, 2017 16:55:00 pm

Pemerintah Provinsi DIY telah berkomitmen untuk memanfaatkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) sebagai sumber data tunggal untuk penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial. Dalam upaya untuk terus meningkatkan akurasi Data Terpadu PPFM, Pemerintah Provinsi DIY mendukung pelaksanaan MPM sebagai metode untuk memutakhirkan Data Terpadu PPFM secara aktif dan mandiri.

Refleksi Pelaksanaan dan Pembahasan Peraturan Nasional serta Daerah Rintisan KIAT Guru

Januari 23, 2017 10:55:00 am

Dalam kesempatan ini diadakan pula lokakarya untuk membahas Rancangan Petunjuk Teknis Tingkat Nasional dan Daerah untuk Program Rintisan KIAT Guru. Lokakarya ini merupakan bagian dari tinjauan perkembangan program dan tindak-lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendikbud dan TNP2K dengan kelima Pemerintah Kabupaten Rintisan pada 25 November 2016. Petunjuk Teknis tingkat nasional akan menjadi acuan bagi Kabupaten Rintisan dalam merancang dan menerbitkan regulasi di daerah yang mengatur lebih lanjut ketentuan pembayaran Tunjangan bagi Guru Peserta Program Rintisan KIAT Guru.

Wapres Tinjau Penggunaan Dana Desa di Tulungagung

Januari 16, 2017 14:25:00 pm

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Plandaan tahun 2016 adalah sebesar 1,308 Milyar, yang diantaranya 46,69% berasal dari Dana Desa dan 36% berasal dari alokasi Dana Desa. Dan sisanya adalah PAD Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Atasan, dan Pendapatan lain-lain.

Pemerintah Tegaskan Subsidi Listrik Hanya Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Januari 7, 2017 21:40:00 pm

Pemerintah kembali menegaskan bahwa tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan, namun yang terjadi adalah pencabutan subsidi listrik 900 VA dari masyarakat mampu. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, pada kegiatan Press Briefing di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.

Halaman  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09 |  10
Loading...
Tutup