Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Artikel

ARTIKEL

KIAT Guru Siapkan Strategi Keberlanjutan & Rintisan Tunjangan Profesi Berbasis Kinerja 2018

Oktober 13, 2017 16:10:00 pm

Arahan ini disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad, pada pembukaan Lokakarya Refleksi Nasional KIAT Guru yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan TNP2K di Hotel Merlynn (Jakarta, 20/10).

Bantuan Tunai kepada Penduduk Lansia untuk Mengatasi Kemiskinan & Ketimpangan di Indonesia

Agustus 28, 2017 09:55:00 am

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kelompok Kerja Bantuan Sosial pada Selasa (22/08) bersama mitranya MAHKOTA yang didukung oleh Pemerintah Australia, mengadakan sesi informasi, guna mengetahui lebih banyak mengenai pentingnya program bantuan tunai kepada penduduk lanjut usia di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Bappenas, Kementerian Sosial (Kemsos) dan beberapa perwakilan pemerintah provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Jusuf Kalla: Kita Tidak Ingin Menciptakan Bangsa Kerdil (Stunting)

Agustus 11, 2017 17:15:00 pm

“Kita bicara dan memutuskan untuk pembicaraan masa depan bangsa karena masa depan itu tergantung kelahiran bayi kemudian kesehatannya. Kita tidak ingin menciptakan bangsa yang kerdil karena itu ini perlu diperbaiki,” demikian penuturan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kepada awak media setelah menggelar Rapat Pleno lanjutan untuk menangani masalah anak kerdil (stunting) di kantornya Jl. Merdeka Utara Jakarta, Rabu,9/8.

Wakil Presiden Jusuf Kalla Pimpin Rapat Rencana Aksi Penanganan Stunting

Juli 12, 2017 10:25:00 am

Pada hari ini (12/07) Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin Rapat Pleno untuk Menyusun Rencana Aksi Menangani Masalah Stunting (Kurang Gizi Kronis). Rapat bertujuan untuk memetakan masalah stunting serta merumuskan dan mempertajam langkah-langkah penanganannya yang kemudian akan dilaporkan kepada Presiden. Presiden menaruh perhatian yang besar untuk mencari langkah terobosan dalam menangani stunting. Seperti diketahui sekitar 37% atau kurang lebih 9 juta anak di Indonesia mengalami masalah stunting. Anak-anak dengan masalah stunting ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan lintas kelompok pendapatan. Di seluruh dunia stunting juga merupakan masalah utama dimana diperkirakan lebih dari 178 juta anak di bawah 5 tahun mengalami masalah stunting. Indonesia sendiri berada pada kelompok negara-negara dengan kondisi stunting terburuk dengan Kasus Stunting pada Balita dan Anemia pada Perempuan Dewasa (WRA/Women of Reproductive Age) bersama 47 negara lainya termasuk, Angola, Burkina Faso, Ghana, Haiti, Malawi, Nepal dan Timor-Leste. Pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, dengan potensi kehilangan 11% GDP (Gross Domestic Product), serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Masalah stunting juga memperburuk kesenjangan karena mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup serta mewariskan kemiskinan antar-generasi. Dalam rapat pleno dibahas kerangka utama penanganan stunting yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi Gizi Spesifik ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek dan diperkirakan berkontribusi 30% terhadap kesuksesan penanganan masalah stunting. Sementara itu, Intervensi Gizi Sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK, dan berkontribusi 70% terhadap kesuksesan penanganan masalah stunting. Dalam rapat pleno tersebut, para Menteri diminta untuk menjabarkan dan mempertajam program yang sudah ada dalam kementerian masing-masing untuk menangani masalah stunting. Rapat pleno juga merumuskan 5 pilar penanganan stunting, yaitu Pilar 1: Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara; Pilar 2: Kampanye Nasional Berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas; Pilar 3: Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah, dan Masyarakat; Pilar 4: Mendorong Kebijakan “Nutritional Food Security”; dan Pilar 5: Pemantauan dan Evaluasi. Dalam rapat pleno tersebut, para Menteri dan Pimpinan Lembaga diminta untuk senantiasa melapor kepada Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengawal langsung keseluruhan program dan kegiatan baik ditingkat pusat maupun daerah. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dalam kondisi ini kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap, menurunkan produktivitas. Hadir dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Staf Kepresidenan. Turut hadir pula para pejabat perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Sumber: Siaran Pers

Lokakarya Meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur

Juni 16, 2017 16:30:00 pm

Terkait hal tersebut, setelah mengumpulkan bukti pembelajaran serta praktik baik dari penyaluran bantuan program Listrik Bagi Masyarakat Miskin dengan mekanisme kemitraan ini, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengadakan “Lokakarya Meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur” yang diadakan pada (15/06), NTT.

Lokakarya Pelaksanaan MPM Data Terpadu PPFM Untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai

Mei 19, 2017 07:45:00 am

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan perluasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT menggunakan Data Terpadu PPFM sebagai sumber data utama dalam penetapan sasaran penerima manfaat. Dalam rangka meningkatkan akurasi penargetan program BPNT, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengaduan program yang diintegrasikan dengan pemutakhiran Data Terpadu PPFM melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM).

Halaman  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09 |  10
Loading...
Tutup