Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Artikel

Lokakarya Persiapan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Februari 6, 2015 18:00:00 pm

Lokakarya Persiapan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Dalam rangka penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008, pemerintah akan menggulirkan Program Indonesia Pintar. Sehubungan itu, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memfasilitasi Lokakarya Persiapan Pelaksanaan Program pada tanggal 4-5 Februari 2015 di Gedung Grand Kebon Sirih.

Program Indonesia Pintar adalah program pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag). Pada tahun 2015, Program Indonesia Pintar, yang merupakan bagian dari penyempurnaan BSM, ditargetkan dapat menjangkau 21 juta anak dari keluarga kurang mampu. Melalui lokakarya tersebut, TNP2K, Kemdikbud, dan Kemenag bertujuan untuk menyusun mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar, terutama penjaringan siswa dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar di sekolah/madrasah maupun yang belum atau tidak lagi bersekolah.

Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP2K, menekankan perlunya kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target pemberian Program Indonesia Pintar. “Meski ada tantangan dalam mendapatkan data anak-anak yang berhak menerima manfaat, tapi hal itu bukan tidak mungkin. Dari pengalaman BSM yang lalu, hal itu dimungkinkan,” kata Bambang.

Penerima manfaat Program Indonesia Pintar akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas/penanda penerima manfaat. Pada akhir tahun 2014, pemerintah telah membagikan KIP kepada 161.840 siswa, yang merupakan anggota keluarga dari 1 juta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Secara bertahap, KIP akan dibagikan kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari 15,5 juta keluarga kurang mampu, atau 25% keluarga di Indonesia, yang memiliki status sosial ekonomi terendah. KIP akan diberikan kepada anak yang berada di sistem pendidikan formal (SD/MI hingga SMA/SMK/MA) mapun mereka yang belum atau tidak lagi bersekolah agar dapat memperoleh pendidikan melalui sistem pendidikan informal maupun non formal.

Lokakarya tersebut dihadiri 70 orang peserta dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Sosial, Kemdikbud, dan Kemenag. Para peserta melakukan kegiatan diskusi teknis secara intensif antara pelaksana teknis mengenai mekanisme: (a) pendataan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa bersekolah yang telah menerima BSM dari KPS dan Usulan Sekolah/Madrasah di 2014; (b) pendataan KIP untuk siswa bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum dan berpotensi menjadi penerima Program Indonesia Pintar; (c) dan penjaringan anak – anak usia sekolah dari keluarga KPS/KKS maupun Keluarga Kurang Mampu yang belum dan/atau tidak lagi bersekolah.

Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud, menekankan pentingnya untuk mendapatkan data anak yang riil serta memastikan mereka mengambil manfaatnya. “Selain mendapat data anak-anak, yang juga penting adalah memastikan mereka mengambil manfaatnya,” ujar Thamrin.

Melalui lokakarya tersebut, para peserta berhasil memetakan siswa dari keluarga KPS/KKS dan keluarga kurang mampu lainnya yang terdaftar disekolah dan berpotensi menjadi penerima Indonesia Pintar melalui pemberian KIP di 2015. Di samping itu, juga disepakati beberapa alternatif mekanisme penjaringan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang orang tuanya memiliki KPS dan KKS. Para peserta juga menyepakati penyebaran lembar sosialisasi kepada keluarga KPS/KKS agar mendaftarkan anak anak usia sekolah yang merupakan anggota keluarga untuk terus bersekolah atau kembali bersekolah jika anak tersebut sudah putus sekolah. Sebagai tindak lanjut,  akan dilaksanakan penyelenggaraan Workshop Teknis Lanjutan untuk membahas lebih lanjut mengenai strategi sosialisasi Program Indonesia Pintar, Pedoman Pelaksanaan Program, Mekanisme Penanganan Pengaduan, MIS Indonesia Pintar serta rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar di 2015 ini.

Kembali

Loading...
Tutup