Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Artikel

TNP2K: Dorong Penguatan Koordinasi Di Daerah Untuk Turunkan Tingkat Kemiskinan

Mei 13, 2014 17:00:00 pm

BW at Rakornas TKPK 2014

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan berperan aktif guna mendukung pencapaian target Pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Widianto, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, yang merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif TNP2K, pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) hari ini (13/5) di Hotel Millenium Siri, Jakarta.

Bambang menjelaskan bahwa usaha percepatan penanggulangan kemiskinan banyak menghadapi tantangan, terutama dengan adanya Otonomi Daerah. “Mempertahankan masyarakat untuk tetap berada di atas garis kemiskinan itu tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha bersama dengan Pemerintah Daerah untuk mejaga agar tingkat kemiskinan yang sekarang ini tidak bergerak naik,” Kata Bambang.

Acara Rakornas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman TKPK tentang arti penting perbaikan pengendalian dan penargetan program bagi efektifitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Dengan peningkatan pemahaman tersebut, TKPK diminta untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang ditujukan untuk mendukung program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan nasional antara 8 hingga 10% di akhir tahun 2014.

Sementara itu, Tarmizi A. Karim, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa belajar dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), umumnya masyarakat di perdesaan tidak benar-benar tahu apa yang seharusnya menjadi prioritas masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. “Diperlukan pengendalian dan koordinasi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan (TKPK) menjadi sangat penting,” ujar Tarmizi.

Tarmizi menambahkan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan program. “Di sinilah peran penting TKPK dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,” kata Tarmizi.

Rakornas Penguatan Kelembagaan TKPK ini dihadiri oleh para pimpinan dari 61 kabupaten dan kota, termasuk Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta unsur Badan Perencaan Pembangunan Kabupaten/Kota staf teknis TKPK dari 100 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Materi-materi terkait dapat diunduh melalui tautan di bawah ini:

1. Peran Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Prioritas

2. Peran TKPK Kabupaten_Kota dalam Penggulangan Kemiskinan Pasca UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Arahan Dirjen PMD Pada Rakornas Penguatan Kelembagaan TKPK

4. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Penargetan Berbasis Wilayah

5. Peran Pemda (TKPK) dalam Mensukseskan Pelaksanaan Program PNPM

6. Peran Pemda dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

7. Ketersediaan Faskes Berdasarkan Indeks IKW

8. Peran Pemda dalam Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Program RASKIN dan BSM

9. Peran Pemda dalam Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

10. Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kembali

Loading...
Tutup