Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Artikel

TNP2K Sampaikan Laporan Hasil Kerja Kepada Wakil Presiden

Agustus 12, 2014 14:50:00 pm

Meski menghadapi beragam tantangan dan kendala, Pemerintah berhasil mendorong berbagai macam perbaikan di hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan. Dalam laporannya di hadapan Wakil Presiden hari ini di Auditorium Istana Wakil Presiden RI, Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP2K/Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, menyampaikan berbagai capaian dan kendala serta pekerjaan yang masih perlu dilakukan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan mandatnya, TNP2K telah berhasil memperbaiki sasaran dari hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan sistem data elektronik yang berupa daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). BDT memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25 juta rumah tangga (96 juta individu) dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Basis Data ini dikembangkan dan dikelola oleh Sekretariat TNP2K dengan menggunakan data yang berasal dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Wakil Presiden Boediono menekankan pentingnya perbaikan sasaran dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dengan menggunakan data yang akurat dan terpadu. “Untuk mendorong masyarakat miskin keluar dari jurang kemiskinan, mereka perlu dibantu dengan berbagai program perlindungan sosial. Oleh karena itu, seluruh program perlindungan sosial harus menyasar kelompok masyarakat maupun individu yang sama, yaitu masyarakat yang memiliki kesejahteraan terendah,” ujar Wapres.

Di samping perbaikan sasaran, Pemerintah juga melakukan berbagai perbaikan dalam hal mekanisme pelaksanaan program, termasuk penyaluran bantuan, dengan merumuskan berbagai terobosan kebijakan.  Salah satu terobosan yang dirancang adalah penggunaan mekanisme Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS adalah kartu penanda Rumah Tangga miskin dan rentan, yang digunakan untuk mendapatkan manfaat berbagai program perlindungan sosial, termasuk Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada tahun 2013, Pemerintah membagikan KPS kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran, yaitu 25 persen masyarakat Indonesia, yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan BDT. Menyadari kemungkinan adanya perubahan status sosial ekonomi atau domisili penduduk, Pemerintah memungkinkan adanya perubahan data RTS Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui mekanisme Musyawarah Desa atau Kelurahan (Mudes/Muskel). Mekanisme Mudes/Muskel tersebut diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ tentang pembagian KPS dan pengaduan masyarakat. “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan ketepatan sasaran. Melalui proses mudes/muskel, pemerintah memperbaiki data RTS-PM dengan mengganti KPS kepada lebih dari 400 ribu rumah tangga,” kata Bambang.

Pada acara yang juga dihadiri oleh Duta Besar Australia, H.E. Greg Moriarty, dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, Sekretaris Eksekutif TNP2K memaparkan berbagai dukungan dan fasilitasi langsung yang diberikan TNP2K kepada Kementerian dan Lembaga terkait, dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam rangka perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Bambang juga memaparkan berbagai studi dan uji coba serta masukan berdasarkan bukti dan hasil temuan lapangan yang telah diberikan oleh TNP2K dalam mendorong perbaikan tersebut.

Dalam bidang komitmen politik dan pembuatan serta penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, TNP2K memberikan pelatihan, mefasilitasi program magang dan konsultasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) serta Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Hingga saat ini, sekitar 2 dari 3 provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah secara rutin, yang mana sekitar 7 dari 10 pertemuan tersebut dipimpin oleh kepala daerah terkait. 11 provinsi dan 187 kabupaten/kota telah menyusun SPKD, dan 31 di antaranya telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah terkait.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2013 akibat penyesuaian subsidi BBM, TNP2K ikut membantu Kementerian dan Lembaga dalam meluncurkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar 11,6 triliun kepada 15,5 juta rumah tangga miskin. Untuk menjaring umpan balik dan pengaduan masyarakat, TNP2K bersama dengan UKP4 menyediakan saluran informasi dan pengaduan berupa portal LAPOR! (Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat) melalui sms ke nomor khusus 1708; bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas); dan membangun Posko Pengaduan Kepesertaan KPS di Sekretariat TNP2K.

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Sekretariat TNP2K bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mendorong PKH menjadi program Nasional dengan 3,2 juta peserta di tahun 2014. Selain itu, PKH juga telah menginisiasi Strategi Transformasi peserta program, sehingga memungkinkan adanya graduasi peserta program yang telah berhasil keluar dari kondisi sangat miskin. Di tahun 2013, Pemerintah menaikkan nilai bantuan PKH dari sebesar rata-rata Rp 1,4 juta per tahun menjadi rata-rata Rp 1,8 juta per tahun per keluarga.

TNP2K juga memberikan dukungan sosialisasi untuk memperbaiki pelaksanaan program perlindungan sosial. Hasil dari penggunaan data BDT dan KPS serta sosialisasi langsung, Pemerintah telah memperbaiki ketepatan sasaran dari berbagai program perlindungan sosial tersebut. Pada program BSM, jumlah penerima program yang berasal dari rumah tangga miskin meningkat hingga hampir 50 persen dari total keseluruhan penerima program di tahun 2013, dan lebih dari 60 persen di tahun 2014. Sementara pada program Raskin, terjadi kenaikan jumlah tebus beras per rumah tangga per bulan sebesar 20 persen.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada TNP2K, termasuk kepada pihak Pemerintah Australia melalui DFAT. Dukungan DFAT ini dipandang sebagai salah satu model pemberian dukungan terbaik yang pernah diberikan kepada Pemerintah Indonesia.

Baca juga artikel terkait lainnya di sini.

Materi-materi terkait dapat diunduh melalui tautan di bawah ini:

1. Infografis Penguatan Bantuan Langsung Sementara Untuk Masyarakat (BLSM) Miskin

2. Infografis Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

3. Infografis Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat Dan Daerah

4. Infografis Perbaikan Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

5. Infografis Program Keluarga Harapan (PKH)

6. Infografis Penguatan Program Raskin 

7. Infografis Pengembangan Sistem Keuangan Inklusif Dan Usaha Mikro Kecil & Menengah

8. Infografis Program Jamina Kesehatan Nasional (JKN)

9. Infografis Peningkatan Kinerja Dan Akuntabilitas Guru  (KIAT Guru)

10. Infografis Perbaikan Data Penerima Manfaat Perlindungan Sosial (BDT)

11. Infografis Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Program Perlindungan Sosial

12. Katalog Infografis Menjangkau Masyarakat Miskin Dan Rentan, Serta Mengurangi Kesenjangan: Serta Memperbaiki Ketepatan Sasaran, Desain & Mekanisme

13. Video Laporan Hasil Kerja TNP2K Kepada Wakil Presiden

 

 

Kembali

Loading...
Tutup