Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Istilah

Istilah

Sumber
Ensiklopedia Indikator (Edisi 1/2011)

Diterbitkan oleh 
Badan Pusat Statistik,
Jakartaâ€Indonesia 

PENGANTAR

Definisi Istilah Penanggulangan Kemiskinan

Untuk memudahkan memahami berbagai istilah dalam Penanggulangan Kemiskinan, berikut ini adalah definisi dari berbagai Indikator yang sering digunakan dalam publikasi mengenai Penanggulangan Kemiskinan.

Definisi ini diambil dari Ensiklopedia Indikator (Edisi 1 / 2011) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)



NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep dan definisi
Nilai  tukar petani (NTP) adalah perbandingan  antara  indeks  harga  yang diterima petani (It)  dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam   persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan   tukar atas barang‐barang (produk) yang dihasilkan  petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah  tangga dan  keperluan dalam proses produksi pertanian. 

Manfaat
Untuk mengukur kemampuan tukar (term of trade) produk yang dijual petani dengan  produk  yang  dibutuhkan  petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga, dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu  ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.  Selain  itu   menunjukkan  tingkat daya saing (competiveness)  produk pertanian  dibandingkan dengan  produk lain 

Rumus

Rumus

Interpretasi
* NTP>100, berarti petani  mengalami surplus.    Pendapatan    petani    naik lebih   besar   dari    pengeluarannya; dengan  demikian        tingkat kesejahteraan petani lebih baik disbanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. 
* NTP=100, berarti petani  mengalami impas/break even. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. 
* NTP



PDB/PRB

Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Konsep dan Definisi
Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu  tertentu biasanya satu tahun).
PDB terbagi menjadi dua jenis yaitu  PDB atas dasar harga  berlaku (nominal) dan atas dasar harga konstan (riil). PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun,   sedangkan PDB atas dasar   harga   berlaku   digunakan   untuk menunjukkan  kemampuan  sumber  daya ekonomi   yang  dihasilkan  suatu  negara. Untuk  PDRB,  secara  keseluruhan   sama dengan  PDB,  yang   membedakan  hanya PDB  dalam  lingkup  nasional  dan  PDRB dalam lingkup yang lebih kecil (wilayah).

Manfaat
* Indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah;
* Bahan analisis tingkat  kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa;
* Bahan analisis produktivitas secara sektoral; 
* Alat control dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Rumus 
Terdapat tiga pendekatan untuk menghitung PDB/PDRB, yaitu pendekatan produksi,pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Pendekatan produksi 
Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya  antara dari masing‐ masing  total nilai produksi (output) tiap‐ tiap   sektor  atau subsektor, yang terbagi dalam 9 sektor.
Rumusnya yaitu:
Output b,t = Produksit   x Hargat
NTBb,t = Outputb,t – Biaya Antarab,t
Atau
NTBb,t = Outputb,t      x Rasio NTBo

Ket:
Output b,t       :  Ouput/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t
NTBb,t           :  Nilai tambah bruto atas dasar harga  berlaku  tahun ke t
Produksit        :  Kuantum produksi tahun ke t
Hargat            :  Harga produksi tahun ke t 
Rasio NTB     :  Perbandingan NTB terhadap Output (NTB/Ouput)
Rasio NTBo    :  Rasio NTB pada tahun dasar (o)

Pendekatan pengeluaran 
PDB diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor‐ faktor produksi.
Rumusnya yaitu,
PDB  = C + investasi +  pengeluaran pemerintah+ (ekspor‐impor)

Pendekatan pendapatan
PDB  diperoleh  dari  hasil penjumlahan semua komponen permintaan akhir.
Rumusnya yaitu

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Interpretasi
Misalnya, pada tahun 2005 diketahui PDB Indonesia adalah sebesar 1.750.815,2 milyar rupiah, yang artinya jumlah barang    dan jasa yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2006 senilai 1.750.815,2 milyar rupiah.

Sumber Data
Susenas;  Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor  Barang  (PIB)  yang  diterima  BPS dari Kantor‐kantor Bea Cukai; Data sayur‐ sayuran dan buah‐buahan diperoleh  dari Ditjen  Bina  Program  Tanaman   Pangan, Departemen   Pertanian;    data   produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi  perkebunan rakyat dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian; Laporan  Tahunan  Pertambangan  Energi, Departemen   Energi   dan   Sumber   Daya Mineral,  Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan  Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll.

Laju Pertumbuhan PDB/PDRB

Konsep dan Definisi
Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan PDB. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk  mengeliminasi faktor kenaikan harga.

Manfaat
Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional, Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Rumus
Laju pertumbuhan PDB:

 laju pertumbuhan 1

 

Laju Pertumbuhan PDRB

laju pertumbuhan 2

Ket :
PDB / PDRBt           : PDB / PDRB tahun tertentu
PDB / PDRBt-1        : PDB / PDRB tahun sebelumnya

Interpretasi
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

Sumber Data
Susenas; Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang  (PIB) yang  diterima BPS dari Kantor‐kantor Bea Cukai; Data sayur‐ sayuran dan buah‐buahan diperoleh  dari Ditjen  Bina  Program  Tanaman   Pangan, Departemen Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi  perkebunan rakyat dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian; Laporan  Tahunan  Pertambangan  Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll

PDB/ PDRB per Kapita

Konsep dan Definisi
Merupakan nilai PDB atau PDRB  dibagi jumlah  penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

Manfaat
PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi  per kapita penduduk suatu negara.

Rumus
PDB per kapita

PDB

PDRB per kapita

PDRB

 

Interpretasi
Saat ini PDB per kapita Indonesia sudah berada di kisaran 2.500 dollar AS‐2.900 dollar AS. Yang artinya pendapatan tiap penduduk Indonesia secara rata‐rata sudah mencapai 2500‐2900 dolar AS.

Sumber Data
PDB, PDRB dan Proyeksi Penduduk  hasil Supas/SP.



PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf (AMH)

Konsep dan Definisi 
Proprosi penduduk 15 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya

Manfaat
Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. 

Rumus 

AMH

Dimana:
AMHt15+  : Angka melek huruf (15+) pada tahun ke-t
ABHt15+    : Angka buta huruf (15+) pada tahun ke-t
MHt15+     : Jumlah penduduk yang melek huruf (15+) pada tahun ke-t
BHt15+      : Jumlah penduduk yang buta huruf (15+) pada tahun ke-t
Pt15+         : Jumlah penduduk (15+) pada tahun ke-t
AMHt15++ ABHt15+= 100%

Interpretasi
Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya  sebuah  sistem  pendidikan  dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian  besar penduduk untuk memperoleh kemampuan   menggunakan kata‐kata tertulis  dalam kehidupan sehari‐hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Sumber Data
Sensus Penduduk (SP),  Survei Penduduk Antar Sensus  (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi  Nasional (Susenas)  dan  Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Konsep dan Definisi
Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2009 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Manfaat
Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Rumus
Angka Partisipasi Kasar diperoleh dengan membagi jumlah murid (atau mahasiswa) terdaftar di tingkat pendidikan  tertentu tanpa memperhitungkan usia pendidikan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan tingkat pendidikan. 

APK

PSD/MI      :  Jumlah penduduk yang sekolah di SD/MI.
P7‐12         :   Jumlah penduduk usia 7‐12 tahun.
PSLTP/MTs    :  Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP/MTs.
P13‐15       :  Jumlah penduduk usia 13‐15 tahun. 
PSLTA/MA     :  Jumlah penduduk yang sekolah di SLTA/MA.
P16‐18    :   Jumlah penduduk usia 16‐18 tahun.
Penduduk usia kelompok umur a yang sesuai dengan tingkat pendidikan h pada tahun sekolah ke‐t.

Interpretasi
APK yang tinggi menunjukkan  tingginya tingkat   partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada   jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa menunjukkan ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya

Sumber Data
Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Proyeksi

Angka Partisipasi Murni (APM)

Konsep dan Definisi
Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket  A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Manfaat
Untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Rumus/Metode Penghitungan
APM pada suatu jenjang pendidikan diperoleh dengan  membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

APM 

P7‐12  SD    : Jumlah  penduduk  usia  7‐12
yang sekolah di SD
P7‐12            : Jumlah  penduduk  usia  7‐12 tahun.
P13‐15SMP   : Jumlah penduduk  usia13‐15 yang sekolah di SMP
P13‐15          : Jumlah penduduk usia  13‐15 tahun 
P16‐18SM     : Jumlah penduduk usia 16‐12 yang sekolah di SM
P16‐18          : Jumlah penduduk usia  16‐18 tahun.

Interpretasi
APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Sumber Data
Sensus Penduduk (SP),  Survei Penduduk Antar    Sensus    (SUPAS),   Survei    Sosial Ekonomi  Nasional  (Susenas)  dan  Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)bsp;da� ij௩ �� Bina  Program  Tanaman   Pangan, Departemen   Pertanian;    data   produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi  perkebunan rakyat dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian; Laporan  Tahunan  Pertambangan  Energi, Departemen   Energi   dan   Sumber   Daya Mineral,  Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan  Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll.

 

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Konsep dan Definisi
Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur  yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Manfaat
Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

APS


P7‐12Masih sekolah   :  Jumlah penduduk usia 7‐12 yang masih sekolah 
P13‐15Masih sekolah :  Jumlah penduduk usia13‐15 yang masih sekolah
P16‐18Masih sekolah :  Jumlah penduduk usia 16‐12 yang masih sekolah
P7‐12                       :  Jumlah penduduk usia 7‐12 
P13‐15                     :  Jumlah penduduk usia 13‐15 tahun.
P16‐18                     :  Jumlah pendudukusia 16‐18 tahun

Interpretasi
APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS setiap kelompok umur.

Sumber Data
Sensus Penduduk (SP),  Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

 

Rata-Rata Lama Sekolah

Konsep dan Definisi
Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang  mengulang). Untuk menghitung Rata‐rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang:
* Partisipasi sekolah
* Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki
* Ijasah tertinggi yang dimiliki
* Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki                 

Manfaat
Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal.

Rumus
Rata‐rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Masih  Bersekolah dan Tidak Bersekolah  Lagi namun tidak Tamat:
MYS  = Tahun  Konversi  +  KelasTertinggi yang pernah diduduki – 1 

Rata‐rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Tidak Bersekolah Lagi namun sudah Tamat :
MYS  = Tahun  Konversi  +  KelasTertinggi yang pernah diduduki – 1 

Adapun Tahun Konversi dari  Pendidikan yang Ditamatkan adalah:
SD : 6 tahun
SMP : 9 tahun 
SM  : 12 tahun 
Diploma I  : 13 tahun 
Diploma II : 14 tahun 
Akedemi/Diploma III : 15 tahun 
Sarjana/Diploma IV : 16 tahun 
Pasca Sarjana : 18 tahun 
Doktor  : 21 tahun 

Interpretasi 
Tingginya angka Rata‐rata Lama  Sekolah (MYS)  menunjukkan  jenjang  pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. 


Sumber Data
Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

 

Angka Putus Sekolah

Konsep dan Definisi
Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang    pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7‐12 tahun, 13‐15 tahun, dan 16‐18 tahun.

Manfaat
Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun    pemerataan pendidikan pada masing‐masing kelompok umur (7‐12,13‐15, dan 16‐18 tahun).

Rumus
Angka putus sekolah kelompok umur  7‐12 tahun 

APTS1

Angka putus sekolah kelompok umur 13 – 15 tahun

APTS2

Angka putus sekolah kelompok umur 16 – 18 tahun 

APTS3

Dimana:
P7-12(PTS)    : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah).
P13-15(PTS)   : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi  (putus sekolah).
P16-18(PTS)   : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah).
P7-12          : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah (tamat dan yang tidak tamat).
P13-15        : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah (tamat dan yang tidak tamat).
P16-18        : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah (tamat dan yang tidak tamat).

Interpretasi
Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya    jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. 
Contoh APTS7-12 = 10,11% berati secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Sumber
Susenas KOR

Rasio Murid-Guru

Konsep dan Definisi
Rata‐rata jumlah murid/siswa per guru di tingkat pendidikan tertentu pada tahun ajaran tertentu.

Manfaat
Untuk menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas. 

Rumus 

rasio

Keterangan:
Rasio M-Gth   : Rasio murid-guru di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t.
Mth                 : Jumlah murid/siswa yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t.
Gth                 : Jumlah guru yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t.

 

Interpretasi
Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio guru-murid yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil yang memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan individu siswa, yang mungkin dalam jangka panjang menghasilkan performa yang lebih baik dari murid.

Sumber Data
Registrasi Sekolah, Murid dan Guru yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Dinas Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap tahun.

Pengeluaran Publik Masuk Pendidikan Sebagai Persentase dari Total Belanja Pemerintah

Konsep dan Definisi
Total pengeluaran public untuk pendidikan (saat ini dan modal) yang dinyatakan sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran tertentu.

Manfaat
Untuk melihat kebijakan pemerintah dalam hal investasi di bidang pendidikan yang mencerminkan komitmen pemerintah   untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Rumus

PXE

dimana : 
%PXEt     :  Persentase belanja publik untuk pendidikan sebagai persentase dari total pengeluaran  pemerintah pada tahun anggaran t
PXEt         :  Total pengeluaran publik untuk pendidikan pada tahun anggaran t
TPXt         :  Total pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran t

Interpretasi
Tingginya persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan menunjukkan perhatian pemerintah untuk pendidikan relatif tinggi dibandingkan untuk investasi publik lainnya, termasuk pertahanan dan keamanan, perawatan kesehatan, jaminan social untuk pengangguran dan lanjut usia, dan sektor social atau ekonomi lainnya

Sumber Data
Kementerian Keuangan.



KESEHATAN

Persentase Balita yang Ditolong Penolong Kelahiran

Konsep dan Definisi
Persentase balita (0‐59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh tenaga penolong kelahiran yang terbagi menjadi nakes (tenaga kesehatan/medis) dan non‐nakes (tenaga non‐medis). Yang termasuk nakes antara lain dokter, bidan, mantri  kesehatan, dll.  Non‐nakes diantaranya tradisional, dukun bayi, paraji, dll.

Manfaat
Memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Rumus
% bayi lahir ditolong nakes = a/b 
% bayi lahir ditolong non-nakes = c/b

a :  jumlah  balita  yang  ditolong   tenaga kesehatan/medis
b :  jumlah bayi
c :  jumlah bayi yang ditolong tenaga non‐medis

Interpretasi 
Hasil Susenas tahun 2009 menunjukkan kelahiran  yang   ditolong  bidan  sebesar 61,24%  artinya bahwa dari seluruh kelahiran yang terjadi pada tahun  2009, sebanyak 61,24% ditolong oleh bidan. Dengan kata lain sebagian besar kelahiran bayi sudah ditolong oleh tenaga kesehatan.

Sumber Data
Susenas.

Cakupan Imunisasi

Konsep dan Definisi
Perbandingan antara jumlah anak usia 1‐2 tahun yang telah mendapat imunisasi lengkap dengan  jumlah anak usia 1‐2 tahun, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Manfaat
Memberikan gambaran tentang tingkat pelayanan kesehatan terhadap anak usia 1‐2 tahun. Cakupan yang baik minimal 80 persen.

Rumus 

CI

Interpretasi
Pencapaian Universal Child  Immunization (UCI)  pada dasarnya merupakan proksiterhadap  cakupan atas  imunisasi dasar  secara  lengkap  pada  bayi  (0  ‐11 bulan). Idealnya, seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya,    sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit‐penyakit  yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal

Sumber Data
Susenas, Riskesdas

Persentase Balita yang Sudah Diimunisasi Lengkap

Konsep dan Defenisi
Perbandingan  antara  jumlah balita yang diimunisasi DPT sebanyak tiga kali, polio sebanyak tiga kali, BCG dan campak dengan jumlah anak  usia < 5tahun, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Manfaat
Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Semakin  tinggi  nilai indicator  ini semakin baik program pelayanan kesehatan, dalam hal ini pemberian imunisasi.

Rumus 

PDB

Interpretasi
Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi umur 29  hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan  anak,  panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan  petugas kesehatn. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali  pada  umur  29  hari‐3  bulan,  1  kali pada umur 3‐6 bulan, 1 kali pada umur 6‐9 bulan, dan 1 kali pada umur 9‐11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1‐3,  Polio 1‐4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini penyuluhan  perawatan  kesehatan   bayi. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi  bayi  sehingga  kesehatannya terjamin  melalui penyediaan pelayanan kesehatan.


Sumber Data
Susenas, Riskesdas

 

Persentase Penduduk Sakit dengan Pengobatan Sendiri

Konsep dan Definisi
Perbandingan antara jumlah penduduk sakit yang diobati sendiri dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu, biasanya dinyatakan dalam persen.

Manfaat
Indikator ini memberikan angka persentase penduduk sakit yang tidak menggunakan sarana kesehatan. Semakin kecil  nilai   indikator ini semakin tinggi tingkat kesadaran penduduk untuk memanfaatkan sarana kesehatan.

Rumus 
PSO 

Interpretasi
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya dengan melibatkan potensi masyarakat. Hal ini sejalan  dengan konsep pemberdayaan pengembangan masyarakat. Pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya kesehatan juga mendorong  usaha mandiri dalam melakukan pencegahan   maupun pengobatan penyakit yang diderita.

Sumber Data
Susenas, Riskesdas

Persentase Penduduk Sakit yang Konsultasi ke Tenaga Medis

Konsep dan Definisi
Perbandingan antara jumlah penduduk sakit yang konsultasi ke RS Pemerintah/Swasta, dokter, Puskesmas, Klinik/KIA/BP dan petugas kesehatan dengan jumlah penduduk yang sakit, biasanya dinyatakan dalam persen.

Manfaat
Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga medis untuk konsultasi. Semakin besar nilai indikator ini semakin tinggi tingkat kesadaran penduduk akan kesehatan.

Rumus

PKSM

Interpretasi
Salah satu unsur yang  berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Namun demikian banyaknya penduduk yang pergi ke tenaga medis juga dipengaruhi kondisi sosial‐ekonomi masyarakat  tersebut. Semakin  baik kondisinya maka perbandingan anatara jumlah yang sakit dengan yang pergi ke tenaga medis semakin besar rasionya.

Sumber Data
Susenas, Riskesdas

Persentase Penduduk Sakit yang Menjalani Rawat Inap di RS/Klinik yang Menyediakan Tenaga Medis

Konsep dan Definisi
Perbandingan antara jumlah penduduk sakit dan menjalani rawat inap di RS Pemerintah/Swasta, praktek dokter, Puskesmas, Klinik/KIA/BP dan praktek petugas kesehatan dengan  jumlah penduduk yang sakit, dinyatakan dalam persen.

Manfaat
* Untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan sarana kesehatan untuk rawat inap.
* Untuk menggambarkan tingkat penanganan kesehatan yang terjadi di suatu daerah.
* Untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat   dalam melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dialami.

Rumus
PSRI

Interpretasi
Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan sebagai sarana pelayanan kesehatan. Sebagai tempat Rujukan dan sarana pelayanan kesehatan sekaligus, pilihan untuk berobat didasari pada jenis dan bobot penyakit. Besarnya indikator pelayanan kesejatan di tingkat dasar dan lanjutan, menunjukkan bobot angka kesakitan dan  jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat.

Sumber Data
Susenas, Riskesdas



FERTILITAS

Anak Lahir Hidup (ALH)

Konsep dan Definisi
Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya.

Manfaat
Mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari masa reproduksi hingga saat wawancara.

Rumus
Rata-rata ALH
ALH

ALHi       : anak lahir hidup oleh wanita kelompok usia ke-i; 
Pif           : jumlah wanita kelompok usia ke-i;
i              : kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49.

Interpretasi
Rata-rata ALH wanita usia 25-29 sebesar 3,7 artinya kemampuan reproduksi wanita usia 25-29 rata-rata melahirkan 3-4 anak.

Sumber
Sensus Penduduk, Susenas, SUPAS.

 



MORTALITAS

Angka Kematian Balita (AKBA)

Konsep dan definisi
Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0‐4  tahun selama satu tahun tertentu  per  1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi)

Manfaat
Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan    lingkungan anak‐anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Interpretasi
Misalkan perhitungan dari data Susenas 2004 mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 74 per 1000 balita, dengan referensi  waktu Mei 2002. Artinya, pada tahun 2002 setiap 1000 balita (umur 0 sampai 4 thn 11 bln 29 hari)  pada tahun 2002, 74 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun. 

Rumus

AKBa

 

D0-59      : Jumlah Kematian penduduk usia 0-59 bulan/0-4 tahun
JBTT        : Jumlah Penduduk usia 0-59 bulan/0-4 tahun pada pertengahan tahun

Sumber Data
Sensus Penduduk, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Kor Susenas dan Departemen Kesehatan.

 

Angka Kematian Bayi (AKB)

Konsep dan Definisi
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau    dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Manfaat
Angka kematian bayi merupakan indicator  yang  penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu  masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan  sangat erat kaitannya dengan status  sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif  dari semua  upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Interpretasi
Dari Susenas 2004 hasil perhitungan AKB adalah adalah 52 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun 2002. Artinya di Indonesia pada tahun 2002, diantara 1000 kelahiran hidup ada 52 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Rumus 

 AKB

D0-1thn    : jumlah Kematian Penduduk Usia 0-1 Tahun
JLH          : Jumlah Kelahiran Hidup

Sumber Data
Sensus Penduduk, Supas, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Konsep dan Definisi
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi  kehamilan  tanpa  memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab‐sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan,  yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab‐sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985).

Manfaat
Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Interpretasi
Berdasarkan data SDKI 2002 ‐ 2003, Angka Kematian Ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Indonesia untuk periode tahun1998‐2002, adalah sebesar 307. Artinya terdapat 307 kematian ibu yang disebabkan karena  kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup.

Rumus

AKI

Dhamil      : Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran
JLH          : Jumlah kelahiran hidup 

Sumber Data
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Angka Kematian Neo Natal

Konsep dan Definisi
Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor‐faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Manfaat
Oleh karena kematian neo‐natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program‐program untuk mengurangi angka kematian neo‐natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Interpretasi
Dari Susenas 2004 hasil perhitungan AKB adalah adalah 52 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun 2002. Artinya di Indonesia pada tahun 2002, diantara 1000 kelahiran hidup ada 52 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Rumus
AKNeo

D0-1bln    : Jumlah Kematian Penduduk Usia 0-1 bulan
JLH          : Jumlah Kelahiran Hidup 

Sumber Data
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Angka Kematian Post Neo Natal

Konsep dan Definisi
Kematian bayi eksogen atau kematian post neo‐natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor‐faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan   dengan per seribu kelahiran hidup).

Manfaat
Angka Kematian Post‐Neo Natal bersama Angka Kematian Anak serta Kematian Balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program‐program pencegahan penyakit menular terutama pada anak‐ anak, program penerangan tentang gisi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Interpretasi
Misalkan dari Susenas 2004 hasil perhitungan AKB adalah adalah 52 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun  2002. Artinya di Indonesia pada tahun 2002, diantara 1000 kelahiran hidup ada 52 bayi yang meninggal setelah usia 1 bulan hingga sebelum usia tepat 1 tahun.

Rumus
AKPNeo 

D1bln-1thn : Jumlah Kematian Penduduk Usia 1 bulan-1 tahun
JLH            : Jumlah Kelahiran Hidup

Sumber Data
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.                

Angka Harapan Hidup

Konsep dan definisi
Angka Harapan  Hidup (e0) pada suatu umur x adalah rata‐rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Manfaat
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di   suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Metode Penghitungan
Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age SpecificDeath Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun‐ tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian.

Interpretasi
Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk Tahun 1971 adalah 47,7 tahun. Artinya bayi‐bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode  1967‐1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. 
Tetapi bayi‐bayi yang dilahirkan menjelang  tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, dan bagi bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan Angka Harapan  Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun terkahir dari tahun 1970‐an sampai tahun 2000.

Sumber Data
Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, Su Survei Penduduk Antar  Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS).



MORBIDITAS

Angka Kesakitan/ Morbiditas/ Presentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan

Konsep dan definisi
Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari‐hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk,  pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu  survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Manfaat
Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan,yang bertujuan agar semua lapisan masyarakaat  memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut,diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masarakat yang lebih baik.

Interpretasi
Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Metode Penghitungan
AM

AM     : Angka Morbiditas
JPKK  : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya
JP       : Jumlah Penduduk

Sumber Data
SUSENAS.

 

Rata-Rata Lama Sakit

Konsep dan definisi
Menunjukkan rata‐rata banyaknya hari sakit pada penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan.
Rata‐rata lama sakit dimaksud selama 1 bulan terakhir (maksimal per inidividu 30 hari).

Manfaat
Indikator ini dapat menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita oleh penduduk, menggambarkan besarnya kerugian materiil yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita, serta untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum dan menunjukkan seberapa serius keluhan yang diderita.

Interpretasi
Semakin besar nilai indikator ini/semakin lama rata‐rata lama hari sakit, makin buruk tingkat kesehatan daerah  tersebut dan semakin besar pula kerugian materiil yang dialami oleh penduduk.

Metode Penghitungan

RRLS

RRLS  : Rata-rata lama sakit
TRLS  : Jumlah total rata-rata lama sakit per individu  
JPKK  : Jumlah penduduk mengalami keluhan kesehatan dan aktivitasnya terganggu

Sumber Data
SUSENAS.

Tingkat Prevalensi

Konsep dan Definisi
Dalam epidemiologi, prevalensi penyakit dalam populasi statistic didefinisikan sebagai banyaknya jumlah kasus penyakit yang terjadi dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu, atau jumlah total kasus dalam populasi, dibagi dengan jumlah individu dalam populasi.  Atau prevalansi dapat dikatakan sebagai gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu di sekelompok masyarakat tertentu. Pada perhitungan angka prevalensi digunakan jumlah seluruh  penduduk tanpa memperhitungkan orang/penduduk yang kebal atau penduduk dengan resiko (Population at Risk).

Manfaat
Angka prevalensi dapat digunakan untukmemperkiraan   seberapa sering suatu kondisi yang berada dalam suatu populasi   terjadi selama periode waktu tertentu. Ini membantu dokter atau ahli kesehatan  lain  memahami  kemungkinan diagnosis    tertentu dan secara rutin digunakan oleh ahli epidemiologi, penyedia layanan kesehatan, instansi pemerintah dan asuransi.

Rumus
Misalkan kita mendefinisikan sebagai jumlah individu dalam suatu populasi tertentu yang terjangkit suatu penyakit pada waktu tertentu, dan sebagai jumlah individu dalam populasi yang sama yang berisiko terkena penyakit ini pada waktu   tertentu, tidak termasuk mereka yang sudah terjangkit  penyakit. Maka, kita dapat menuliskan rumus prevalensi, sebagai berikut:

prevalensi

Sumber Data



KEPENDUDUKAN

Kepadatan Penduduk

Konsep dan Definisi
Kepadatan penduduk dibagi menjadi 3 jenis:
* Kepadatan Penduduk Kasar (Crude PopulationDensity), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap    kilometer persegi luas wilayah.
* Kepadatan Fisiologis (Physiological Density), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi    wilayah lahan yang ditanami (cultivable land).
* Kepadatan Agraris (Agriculture Density), menunjukkan banyaknya penduduk   petani untuk setiap kilometer persegi wilayah  cultivable land.Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang  mencerminkan efisiensi teknologi  pertanian  dan intensitas tenaga kerja pertanian.
Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran  penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah.

Manfaat
* Untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah.
* Digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran  penduduk (program transmigrasi).

Rumus 
KP 

KP : Kepadatan penduduk
P    : Jumlah penduduk
A   : Luas wilayah (km2)

Interpretasi
Angka kepadatan penduduk menunjukan rata‐rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Misalnya kepadatan penduduk  Indonesia tahun 2009 sebesar 124 artinya bahwa secara rata‐rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di Indonesia didiami oleh 124 penduduk. 

Sumber Data
Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Pendataan Potensi Desa/Kelurahan.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Konsep dan Definisi
Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponesial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Manfaat
Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

Rumus
R 

(metode geometri)
r       :  Laju pertumbuhan penduduk
Pt     :  Jumlah penduduk tahun t 
P0    :  Jumlah penduduk tahun awal 
t       :  periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Interpretasi
* LPP > 0 berarti terjadi  penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan   dengan tahun sebelumnya.
* LPP = 0 berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
* Pt,0< 100 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber Data
Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Rasio Jenis Kelamin

Konsep dan Definisi
Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

Manfaat
Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan  pembangunan yang berwawasan gender,  terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki‐laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki‐laki disbanding perempuan, maka pengembangan  pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya     laki‐laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rumus
SR

SR   :  Rasio jenis kelamin
PL    :  Jumlah penduduk berjenis kelamin laki‐laki.
PW  :  Jumlah pnduduk berjenis  kelamin perempuan. 

Interpretasi
* SR  >  100  berarti jumlah penduduk laki‐laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
* SR  =  100  berarti jumlah penduduk laki‐laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.
* SR  <  100  berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan   dengan  jumlah penduduk laki‐laki.

Sumber Data
Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Distribusi Penduduk Menurut Wilayah

Konsep dan Definisi
Ukuran persebaran penduduk yang paling sederhana adalah distribusi persentase penduduk. Ukuran ini diperlukan karena  terkadang sulit untuk membyangkan distribusi penduduk menurut wilayah jika yang digunakan adalah jumlah absolut penduduk.

Manfaat
Untuk mengetahui persebaran  penduduk tiap wilayah 

Rumus
%

Pi     : Jumlah penduduk wilayah i 
P     : Total penduduk

Interpretasi 
Misal, distribusi persentase penduduk DKI Jakarta tahun 2009 sebesar 3,99 %. Artinya 3,99% penduduk Indonesia berada di  provinsi DKI Jakarta atau total penduduk DKI Jakarta berjumlah  3,99 % dari total penduduk Indonesia.

Sumber Data
Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).



KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Garis Kemiskinan (GK)

Konsep dan Definisi
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara‐negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Manfaat
Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index – P0), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index – P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index –P2).
Rumus
GK = GKM + GKNM
GK       : Garis Kemiskinan
GKM    : Garis Kemiskinan Makanan
GKNM  : Garis Kemiskinan Nonmakanan GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi‐padian, umbi‐umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang‐kacangan, buah‐buahan, minyak dan lemak, dan lain‐lain). Sementara GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non‐makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Interpretasi
Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata‐ rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sumber Data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor serta Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

Persentase Penduduk Miskin

Konsep dan Definisi
Headcount Index (HCI – P0) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.
BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976‐1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun1. Sejak Desember 1998, penghitungan penduduk miskin telah menggunakan standar baru yang lebih dinamis. Perbedaan standar baru ini dengan standar sebelumnya (tahun 1996) adalah pada perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar.

Manfaat
Untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin.

Rumus

P0 : HeadcountIndex atau persentase penduduk miskin
z : Garis Kemiskinan
yi : Rata‐rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2,…,q), yi < z
q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
n : Jumlah penduduk

Interpretasi
Angka yang ditunjukkan oleh HCI–P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Sumber Data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.
1Perlu diperhatikan bahwa Bank Dunia juga mengeluarkan angka kemiskinan (berdasarkan PurchasingPowerParity) tetapi dengan konsep yang berbeda dengan BPS sehingga hasilnya berbeda dan tidak dapat diperbandingkan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Konsep dan Definisi
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata‐rata kesenjangan pengeluaran masing‐ masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Manfaat
Nilai agregat dari povertygapindex menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai povertygapindex, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Rumus

P1 : Poverty GapIndexatau Indeks Kedalaman Kemiskinan
z : Garis Kemiskinan
yi : Rata‐rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i = 1, 2,…,q), yi < z
q : Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
n : Jumlah penduduk

Interpretasi
Penurunan nilai indeks Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata‐rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Sumber Data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep dan Definisi
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty SeverityIndex– P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Manfaat
Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Rumus

P2 : Poverty Severity Index atau Indeks Keparahan Kemiskinan
z : Garis Kemiskinan
yi : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i = 1, 2,…,q), yi < z
q : Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
n : Jumlah penduduk

Interpretasi
Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Sumber Data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.

Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia)

Konsep dan Definisi
Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Manfaat
Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan.

Rumus
Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Interpretasi
Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:
* jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
* jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12‐17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah;
* jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Sumber Data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Koefisien Gini

Konsep dan Definisi
Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Manfaat
Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Rumus

GR : Koefisien Gini
fpi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke‐i
Fci : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke‐i
Fci‐1 : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i‐1)

Interpretasi
Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Sumber Data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



KETENAGAKERJAAN

Angkatan Kerja

Konsep dan Definisi
Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Manfaat
Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Rumus
Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yg bekerja + Jumlah Penduduk umur 15 tahun keatas yang pengangguran.

Interpretasi
Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Sumber Data
Sakernas, Penduduk. Susenas, Supas, dan Sensus

Setengah Penganggur

Konsep dan Definisi
Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Manfaat
Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Rumus
Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang bekerja tetapi dengan jam kerja di bawah normal (kurang dari 35 jam per minggu) dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tingkat setengah pengangguran:

A : Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal
AK : Jumlah angkatan kerja

Interpretasi
Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka seperti penambahan balai latihan kerja.

Sumber Data
Sakernas, Susenas, dan Sensus Penduduk.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Manfaat
Untuk melihat penduduk yang potensial untuk dapat memproduksi barang dan jasa.

Rumus

AK : Jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur)
P15+ : Jumlah penduduk usia 15+

Interpretasi
Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Dari data SP 2000 terlihat bahwa penduduk yang berusia 15‐19 tahun memiliki TPAK yang terendah sedangkan mereka yang berusia 45‐49 tahun memiliki TPAK yang tertinggi.

Sumber Data
Sakernas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Konsep dan Definisi
Persentase penduduk: yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Manfaat
Untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja).

Rumus

Interpretasi
Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi social yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi social dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Sumber Data
Sakernas, Susenas, dan Sensus Penduduk.

Rata-rata Upah Harian Buruh Bangunan

Rata-rata upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja harian lepas (seluruh pekerja yang terlibat langsung dengan proyek, dengan status sebagai pekerja tidak tetap yang dibayar sesuai dengan banyaknya hari bekerja dengan system upah harian) yang bekerja pada proyek konstruksi.

Manfaat
Untuk mengetahui tingkat upah harian buruh bangunan di tiap provinsi.

Rumus

RUHBB : Rata-rata upah harian buruh bangunan.
X1 : Jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja lapangan harian lepas menurut provinsi.
X2 : Jumlah orang‐hari pekerja lapangan harian lepas menurut provinsi.

Interpretasi
Misal: rata-rata upah harian buruh bangunan pada maret 2010 adalah Rp 56.864.
Maksudnya: Setiap buruh bangunandi Indonesia secara rata‐rata mendapatkan upah sebesar Rp 56.864 per hari.

Sumber Data
Survei tahunan perusahaan konstruksi.

Rata-rata Upah Harian Buruh Tani

Konsep dan Definisi
Rata-rata upah yang dibayarkan kepada orang yang bekerja di sector pertanian yaitu yang bekerja pada orang lain/perusahaan yang jenis pekerjaannya masih erat dengan kegiatan pertanian atas balas jasa dengan mendapatkan upah/gaji dalam bentuk uang/barang yang diterima secara harian.

Manfaat
Untuk mengetahui tingkat upah harian buruh tani per provinsi.

Rumus

RUHBT : Rata‐rata upah harian buruh tani
X1 : Total upah yang dibayarkan kepada buruh tani harian di suatu wilayah
X2 : Jumlah orang‐hariburuh tani hariandi suatu wiayah

Interpretasi
Misalkan rata-rata upah harian buruh tani di provinsi Jawa Tengah pada Maret 2010 adalah Rp 50.554.
Maksudnya adalah bahwa setiap buruh tani di provinsi Jawa Tengah secara rata‐ rata mendapatkan upah sebesar Rp 50.554. per hari.

Sumber Data
Untuk mengetahui informasi RUHBT untuk semua sektor didapat dari Sensus Pertanian 2003, Sedangkan informasi up-dateRUHBT padi didapat dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Padi 2008, up¬date RUHBT Jagung didapat dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Jagung 2009, dan up¬date RUHBT Kedelai didapat dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Kedelai 2010.



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Konsep dan Definisi
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki‐laki dan perempuan.

Manfaat
IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki‐laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Rumus
Untuk menghitung IPG, dihitung dahulu pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata (X) dengan formula:

Dimana:
Xf : pencapaian perempuan
Xm : pencapaian laki-laki
Pf : proporsi populasi perempuan
Pm : proporsi populasi laki-laki
∈ : parameter penolakan ketimpangan (:2)

Perhitungan komponen distribusi pendapatan dilakukan sebagai berikut:
1. Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sector non-pertanian (W_f)

2. Menghitung rata-rata upah dengan formula (W)

Dimana:
Aecf : proporsi perempuan dalam angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi)
Accm : proporsi laki-laki dalam angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi)
Wf : rasio upah perempuan di sector pertanian

3. Menghitung rasio antara upah untuk masing-masing kelompok gender dengan upah rata-rata (=R)
 

4. Menghitung upah yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok gender [=IncC] dengan formula:


5. Menghitung proporsi pendapatan yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok gender [%IncC] dengan formula:


6. Menghitung Xede dari %IncC [=Xede (inc)]

7. Menghitung indeks distribusi pendapatan [=I(Inc-dis)]
 

8. Penghitungan IPG dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Indeks dari masing-masing komponen IPG dihitung dengan formula diatas dengan nilai batas minimum seperti pada tabel di bawah:
 

Tabel nilai maksimum dan minimum indikator komponen IPG

L = Laki-laki P = Perempuan

b. Menghitung Xede dari tiap indeks
c. Menghitung IPG dengan formula

Dimana:
Xede(1) : Xede untuk harapan hidup
Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan.
I(Inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan.

Interpretasi
Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Sumber Data
Susenas, Sakernas, Supas, dan Sensus Penduduk.
Sumber : Ensiklopedia Indikator (Edisi 1/2011)
Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik, Jakarta‐Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep dan Definisi
Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalamtiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.

Manfaat
Untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju, Negara berkembang, atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Rumus

X(i,j) : Komponen IPM ke-i dari daerah j.
X(i-min) : Nilai minimum komponen IPM ke-i.
X(i-maks) : Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i.

Dimana:
indeksX(i,j) : indeks komponen ke- i untuk wilayah ke j.
Untuk indikator pendidikan (AMH dan MYS) keduanya digabung setelah diberi bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

Interpretasi
Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu Negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik .

Sumber Data
Susenas Kor, Susenas Mudul Konsumsi, SUPAS, Proyeksi Penduduk, Indeks Harga Konsumen.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Konsep dan Definisi
Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

Manfaat
Untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang‐bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan.

Rumus

Ipar : Indeks keterwakilan departemen.
IDM : Indeks pengambilan keputusan.
IInc-dis : Indeks distribusi pendapatan.

Interpretasi
Nilainya berkisar antara 0‐100 persen. Bila nilai IDJ semakin tinggi maka perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

Sumber Data
SUSENAS dan DPRD (untuk data keterwakilan di parlemen).

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)

Konsep dan Definisi
Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Manfaat
Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Rumus
Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut:
1. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A) .
2. Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota provinsi yang sesuai (=B).
3. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan International Comparison Project (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul, yaitu:
* Beras local
* Tepung terigu
* Ketela pohon
* Ikan tongkol/tuna/cakalang
* Ikan teri
* Daging sapi
* Daging ayam kampung
* Telur ayam
* Susu kental manis
* Bayam
* Kacang panjang
* Kacang tanah
* Tempe
* Jeruk
* Pepaya
* Kelapa
* Gula pasir
* Kopi bubuk
* Garam
* Merica/lada
* Mie instant
* Rokok kretek/filter
* Listrik
* Air minum
* Bensin
* Minyak tanah
* Sewa rumah

4. Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
5. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C.
6. Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:


Dimana:

E(i,j) : pengeluaran untuk komoditi j di provinsi ke‐i.
P(9,j) : harga komoditi j di DKI Jakarta
q(i,j) : jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi ke‐i.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata‐rata konsumsi riil:

Dimana:
C(i) : PurchasingPowerParity(PPP) dari nilai riil pengeluaran per kapita.
Z : Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp. 549.500,‐ perkapita per tahun atau Rp. 1.500,‐ perkapita per hari.

Interpretasi
Kemampuan daya beli antar daerah berbeda‐beda dengan rentang tertinggi 732.720 dan yang terendah 360.000. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berate semakin rendah kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa.

Sumber Data
Susenas



Kembali ke atas

Loading...
Tutup