Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Kebijakan Percepatan

PENDAHULUAN

Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dalam periode 1976–1996 merupakan salah satu episode pembangunan yang paling mengesankan dan menjadi salah satu kisah sukses penanggulangan kemiskinan bagi Indonesia dan juga bagi banyak negara-negara lain. Pada periode ini tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari kisaran 40 persen menjadi 11,7 persen.

Tren penurunan ini terputus saat Indonesia dihantam krisis keuangan Asia 1997–1998. Mulai awal tahun 2000, tren penurunan tingkat kemiskinan mulai kembali lagi namun dengan penurunan yang melambat dibandingkan dengan periode pra-krisis 1997–1998. Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan ini terus berlanjut hingga awal dimulainya periode pemerintahan SBY-Boediono pada tahun 2009 seperti ditunjukan pada Gambar 1 dibawah.

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional 1976-2015

Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional

 

Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan dijelaskan oleh paling tidak dua hal. Pertama, pada tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah, kemiskinan secara natural akan turun lebih lambat dibandingkan dengan pada  saat tingkat  kemiskinan tinggi—misalnya  pada  kisaran 30–40 persen. Kedua, kemiskinan pada tingkat  yang relatif rendah juga ditengarai telah mulai menyentuh kemiskinan kronis yang penanganannya lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama.  

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibentuk pada awal tahun 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 antara lain untuk merespons situasi melambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesenjangan. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) no. 42 tahun 2010 tentang Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.

Mandat utama yang diberikan kepada TNP2K adalah untuk peningkatan efektitas program penanggulangan kemiskinan, mencakup (i) perbaikan penetapan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan, (ii) perbaikan desain dan mekanisme distribusi program, (iii) peningkatan koordinasi antar lembaga untuk peningkatan efektivitas program, dan (iv) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Dalam kurun waktu 2010–2014, perbaikan-perbaikan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan telah dilakukan TNP2K. Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan mencakup pengembangan Basis Data Terpadu sebagai upaya perbaikan menyasar program-program berbasis rumah tangga dan individu. Perbaikan juga dilakukan pada desain program dan mekanisme distribusi (delivery mechanism) dari masing-masing program dari Klaster 1, 2 maupun 3. Keseluruhan perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan dan didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari lapangan.


Kembali ke atas

Loading...
Tutup