Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Mengenai TNP2K

STRUKTUR SEKRETARIAT TNP2K

SEKRETARIS EKSEKUTIF

TNP2K, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Eksekutif.

Sekretaris Eksekutif menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangun database, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TNP2K.

Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Nasional.

KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Eksekutif TNP2K, dibentuk Kelompok-Kelompok kerja kebijakan yang dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok Kerja.

Masing-masing kelompok kerja beranggotakan dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Keanggotaan kelompok kerja ini diusulkan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K selanjutnya ditetapkan oleh Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K.

Setiap Kelompok kerja bertugas memberikan dukungan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K dalam hal perumusan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan serta pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. 

SEKRETARIAT

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Eksekutif TNP2K dibentuk Sekretariat TNP2K yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Fungsi Sekretariat TNP2K memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K. Susunan organisasi di sekretariat terdiri Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Data dan Informasi.

Tugas Sekretariat TNP2K secara umum adalah :

  • Memberikan dukungan dalam hal perumusan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
  • Memberikan dukungan dalam hal pendataan dan informasi untuk penanggulangan kemiskinan.
  • Memberikan dukungan dalam hal penganggaran terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.
  • Memberikan dukungan dalam hal fasilitasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan percepatan penangguangan kemiskinan yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kembali ke atas

Loading...
Tutup