Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Mengenai TNP2K

STRUKTUR TNP2K

TNP2K merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaan TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.


Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut:

  1. Ketua : Wakil Presiden
  2. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
  3. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  4. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
  5. Sekretaris Eksekutif : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden
  6. Anggota
    1. Menteri Dalam Negeri;
    2. Menteri Agama;
    3. Menteri Keuangan;
    4. Menteri Sosial;
    5. Menteri Kesehatan;
    6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
    7. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 
    8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 
    9. Menteri Ketenagakerjaan; 
    10. Menteri Komunikasi dan Informatika; 
    11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
    12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappena; 
    13. Menteri Kelautan dan Perikanan; 
    14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 
    15. Sekretaris Kabinet;
    16. Kepala Badan Pusat Statistik; 
    17. Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua. 

Anggota lain yang berasal dari unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang diusulkan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K yang selanjutnya ditetapkan oleh Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K.

Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua TNP2K dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya merupakan wakil dari organisasi-organisasi masyarakat, asosiasi-asosiasi dunia usaha, dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Sekretaris Eksekutif

TNP2K, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Eksekutif.

Sekretaris Eksekutif menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangun database, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TNP2K.

Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Nasional.

Kelompok Kerja Pengendali

TNP2K dibantu oleh Kelompok Kerja Pengendali yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.


Susunan keanggotaan dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Sekretaris Eksekutif sesuai arahan Ketua TNP2K. 

Kelompok Kerja TNP2K terdiri atas:

  • Kelompok Kerja Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
  • Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  • Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Kembali ke atas

Loading...
Tutup