Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K
Program

Kontribusi Kebijakan

TNP2K berharap kegiatan uji coba KIAT Guru dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

  • Pembayaran tunjangan guru yang dikaitkan dengan kinerja guru (dalam hal ini keberadaan dan kualitas layanan guru), diharapkan dalam skala makro dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Secara mikro, langkah ini diharapkan dapat mengingatkan para guru, bahwa perbaikan hak guru perlu diikuti dengan peningkatan kewajiban guru. Walaupun uji coba ini dilakukan di sektor pendidikan, namun prinsip-prinsip peningkatan kinerja dan akuntabilitas dapat diterapkan bagi aparatur sipil negara di berbagai sektor pelayanan publik lainnya.
  • Uji coba seperti yang dilakukan TNP2K melalui KIAT Guru merupakan proses pembelajaran yang sangat baik bagi pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengembangan praktik pembuatan kebijakan berbasis data. Desentralisasi sangat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil peran kunci dalam mengujicobakan beberapa terobosan kebijakan yang nantinya dapat diterapkan secara nasional.
  • Aspek utama dari upaya peningkatan pelayanan pendidikan yang diangkat oleh KIAT Guru adalah pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat memungkinkan penguatan akuntabilitas pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kinerja kepemerintahan. Mekanisme keterlibatan masyarakat pada tingkat desa dikembangkan dengan mengadopsi dan mengadaptasi prinsip-prinsip dan pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Namun bagaimana mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik masih memerlukan pendekatan yang tepat dan efektif: dari teknik sosialisasi, pendekatan fasilitasi, peningkatan kapasitas masyarakat, sampai penyampaian aspirasi dan keluhan kepada pemerintah. Pembelajaran dari uji coba ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis bagi Peta Jalan PNPM dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/ 2014 tentang Desa.
  • Terobosan kebijakan terkait manajemen keuangan publik yang dilakukan oleh Kabupaten Keerom, Kaimana, dan Ketapang adalah dimungkinkannya penggunaan tunjangan guru yang bersumber dari APBD untuk diujicobakan pembayarannya dengan menggunakan mekanisme dan persyaratan yang berbeda-beda. Ketiga kabupaten juga bersedia mengalokasikan kembali pagu tunjangan guru yang tidak terbayarkan untuk peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah peserta uji coba. Terobosan kebijakan dan mekanisme pembayaran tunjangan guru ini adalah yang pertama di Indonesia, dan oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat terutama untuk memberikan ruang, dukungan, dan pengecualian bagi inovasi yang taat asas sangat diperlukan.
  • Pemerintah daerah sebenarnya memiliki pemahaman akan keunikan dan kedekatan terhadap permasalahan yang dihadapi daerahnya. Cukup banyak yang sudah memiliki ide-ide dan inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahannya, namun terkadang masih terkendala oleh kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakannya. Karenanya, pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah, terutama terkait kisi-kisi kebijakan/ peraturan dan asas-asas mekanisme pelaksanaannya.

Kembali ke atas

Loading...
Tutup