Program


Human Interest Story: Akuntabilitas Sosial: Meningkatkan Kehadiran dan Kualitas Layanan Guru

Ketua dan anggota Kelompok Pengguna Layanan (KPL) mengumumkan nilai kinerja layanan guru dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kecamatan, perangkat desa dan sekolah, serta anggota masyarakat.

 

Pagi itu, di hari terakhir bulan Mei 2017, seorang perempuan muda berdiri di ruang kelas yang disulap menjadi ruang pertemuan sementara. Dia memegang microphone dengan mantap dihadapan sekelompok orang yang didominasi oleh laki-laki. Suaranya lantang dan jelas, tanpa terlihat gugup atau takut. Dia membacakan nilai kinerja layanan guru di sekolah tersebut.

“Indikator layanan satu. Kepala Sekolah hadir tepat waktu, dari hari Senin hingga Kamis, dari Pk 07:15 hingga Pk 13:00, dan Jumat hingga Sabtu, dari Pk 07:15 hingga Pk 11:30. Bobot maksimum nilai 20. Nilai yang diberikan oleh Kelompok Pengguna Layanan adalah 17.” Ujar Alfiana Pamut.

Alfiana Pamut, Ketua Kelompok Pengguna Layanan (KPL) di SD Inpres Golo Popa, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi termiskin di Indonesia

Selama mengikuti jalannya pertemuan dan mengamati dari belakang ruang pertemuan, saya sangat terkesan. Dalam konteks yang berbeda, cukup lumrah bagi masyarakat untuk menuntut agar guru bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Namun SD Inpres Golo Popa terletak di desa Compang Necak, sebuah desa yang sangat terpencil, tiga jam perjalanan dari kota terdekat. Sembilan kilometer terakhir membutuhkan satu jam perjalanan melalui jalan tanah yang berbatu, menanjak, dan berkelok-kelok. Di desa-desa sangat terpencil seperti Compang Necak, masyarakat cenderung sangat menghormati para guru, karena mereka memiliki tingkat pendidikan, pendapatan, dan status sosial yang lebih tinggi.

Lokasi sekolah yang amat terpencil juga membuat staf Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten dan kecamatan kesulitan melakukan pengawasan terhadap sekolah. Studi yang dilakukan UNICEF di tahun 2012 menunjukkan bahwa minimnya pengawasan terhadap sekolah berakibat pada tingginya tingkat kemangkiran guru. Surveikemangkiran guru yang dilakukan oleh Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia tahun 2014 menemukan bahwa satu dari lima guru mangkir dari sekolah-sekolah terpencil, jumlah tersebut adalah dua kali lipat dari rata-rata nasional.

Survei yang dilakukan Bank Dunia di akhir tahun 2016 di SD Inpres Golo Popa menunjukkan bahwa satu dari tujuh guru mangkir dari sekolah. Tidak satupun dari 51 murid yang dievaluasi (dari 61 murid terdaftar) mencapai kompetensi kemampuan dasar Bahasa Indonesia dan Matematika yang sesuai dengan kelasnya.

Demikianlah kondisi memprihatinkan yang terjadi sebelum Program Rintisan KIAT Guru dimulai. Program ini merupakan kolaborasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan Bank Dunia.

KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kehadiran serta kualitas layanan pendidikan guru. KIAT Guru memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas guru dengan menyepakati lima hingga delapan indikator layanan untuk meningkatkan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Di beberapa sekolah rintisan, pemberdayaan masyarakat ini dikaitkan dengan tunjangan guru, yang dibayarkan berdasarkan verifikasi KPL atas kehadiran guru, atau penilaian KPL atas kinerja layanan guru.

Setelah Alfiana selesai membacakan nilai kinerja layanan untuk tujuh guru di sekolah tersebut, Kader Desa, selaku moderator pertemuan, mengundang Kepala Sekolah dan orang tua untuk memberikan tanggapan. Setelah semua guru menyampaikan pendapatnya, Ibu Ester Esem, sang Kepala Sekolah angkat bicara dengan suara lantang:

“Saya mendapat nilai 6 dari 10 untuk mengecek Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Saya minta penjelasan. Pengecekan KBM saya lakukan setiap hari.”

Di SD Inpres Golo Popa, kinerja layanan guru yang dievaluasi KPL menentukan besaran Tunjangan Khusus yang diterima guru. Dengan kata lain, sang Kepala Sekolah, yang mendapat nilai total 91 untuk kinerja layanannya, akan menerima 91% dari Tunjangan Khusus-nya untuk bulan Mei. Karena besaran Tunjangan Khusus tersebut setara dengan satu kali gaji pokok, maka nilai yang diberikan KPL amat berarti bagi para guru.

Peserta rapat langsung terdiam setelah mendengar pertanyaan Ester. Saya bisa merasakan banyak di antara mereka menjadi agak resah. Sementara moderator memindahkan microphone, beberapa orang berhati-hati memindahkan beban badan sambil memastikan kursi kayu yang mereka duduki tidak berderik. Begitu Alfiana menerima microphone, dia menjawab, masih dengan suara lantang dan penuh percaya diri seperti sebelumnya:

“Kami mengecek dokumen, melakukan pengamatan, dan wawancara dengan anak-anak. Di daftar hadir ada guru yang menandatangani buku absen, tapi pada hari tersebut, dia ada di tempat lain. Jadi pengawasan Ibu kurang maksimal. Ada dua bapak guru sedang menjadi pengawas ujian di tempat lain, tapi ditulis hadir di sini. Jadi kami melihat hal tersebut kurang bagus.”

Saya sangat terkesan dengan para anggota KPL. Saat istirahat makan siang, saya mencari kesempatan mengobrol dengan beberapa dari mereka. Saya penasaran bagaimana mereka bisa begitu berani, dan bagaimana mereka dapat menyampaikan penilaian mereka secara meyakinkan. Mereka menjawab:

“Menjadi KPL itu sebetulnya beban hati. Kami bagi tugas. Ada dua kelompok yang datang ke sekolah dua minggu sekali. Kami masuk ke semua kelas. Kami memberikan penilaian kepada guru harus adil, karena nilai kami mempengaruhi uang tunjangan guru. Tapi kami juga tidak bisa kasih nilai bagus kalau guru kurang bagus. Kami juga harus tanggung jawab kepada masyarakat.”

Terdiri dari sembilan anggota, enam orang tua murid dan tiga tokoh masyarakat, anggota KPL dipilih oleh para orang tua dan perwakilan masyarakat. Lima dari anggota KPL di Golo Popa adalah perempuan, termasuk ketuanya.

Di akhir pertemuan, Ketua KPL memberikan laporan Penilaian Kinerja Guru kepada Kepala Sekolah dan menandatangani berita acara.

Apa yang saya saksikan di Golo Popa mungkin salah satu contoh terbaik, namun tetap sangat membesarkan hati. Hanya dalam waktu tiga bulan setelah proses pendampingan masyarakat berjalan, KPL telah mampu menjaga akuntabilitas Kepala Sekolah dan guru terhadap indikator layanan yang disepakati bersama. Mungkin kelompok masyarakat lain akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai pada kondisi serupa, namun Golo Popa menunjukkan bahwa hal ini sangat mungkin terjadi!

Pada akhir kunjungan saya, setelah berterima kasih kepada Ibu Ester, sang Kepala Sekolah, atas penerimaan rombongan kami, saya bertanya bagaimana perasaannya terhadap KPL. Saya tidak menyangka beliau merasa keberadaan KPL amat membantu pekerjaannya.

“Saya sering kasih ingat guru-guru untuk datang ke sekolah tepat waktu dan menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tapi bagaimana pun, saya, kan perempuan. Guru laki-laki sering tidak mau dengar. Sekarang semua anggota KPL ikut mengawasi dan mengingatkan guru-guru.”

Penulis: Dewi Susanti