Dua Bulan Pelaksanaan JKN Masih Ditemui Berbagai Persoalan
17 March 2014
Masih banyak persoalan yang terjadi di daerah selama dua bulan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yang diluncurkan oleh Presiden RI sejak tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut mengemuka pada acara temu media sosialisasi JKN yang dilaksanakan di Semarang, Jogjakarta, dan Surabaya pada tanggal 11-13 Maret 2013, yang difasilitasi oleh Sekretariat TNP2K.
Dr. Supriyantoro, SpP. MARS, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa pendaftaran peserta JKN dari kelompok Mandiri masih didominasi oleh orang yang mengidap penyakit, yang membutuhkan pelayanan kesehatan. ”Kalau hanya daftar saat sakit saja nantinya tak ada pemasukan untuk subsidi silang. Karenanya, kami ajak semua warga Indonesia bergabung JKN,” kata Supriyantoro dalam temu media yang berlangsung di Hotel Novotel Surabaya (13/3).
Pernyataan tersebut didukung oleh Tono Rustiano, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, BPJS Kesehatan. Tono menjelaskan dari sekitar 500 ribu Peserta Mandiri, mayoritas adalah mereka yang sedang berobat. “Saat ini BPJS Kesehatan memiliki dana cadangan sebesar 5,5 triliun rupiah yang merupakan dana peralihan PT. Askes. Ke depannya diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang mendaftar dalam keadaan sehat, sehingga dana yang dikelola tidak seluruhnya habis untuk membiayai orang sakit,” ujar Tono.
Selain itu, masalah ketersediaan tenaga kerja juga masih menghadapi kendala di lapangan. Dr Harsono, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya berjumlah 5,423 untuk melayani 38 juta jiwa penduduk Provinsi Jawa Timur. “Pemerintah Provinsi bersama DPRD Provinsi sedang menyiapkan suatu rancangan peraturan daerah yang mengatur penyediaan tenaga kesehatan. Diharapkan sebelum masa jabatan Dewan berakhir, Raperda tersebut dapat disahkan,” kata Harsono.
Sementara dalam kesempatan temu media di Hotel Grand Aston Yogyakarta dr. Usman Sumantri, Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa rumah sakit tidak mungkin dirugikan dengan adanya standarisasi tarif yang dikenal dengan Ina-CBGs. “Jadi sebenarnya tidak ada rumah sakit yang (akan) bangkrut karena JKN,” ujarnya.
Dr. Donald Pardede Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, mengaku bahwa saat ini masih banyak ditemukan berbagai persoalan. Menurutnya persoalan seperti kepesertaan, ketepatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun persoalan migrasi data dari program sebelumnya adalah karena saat ini masih masa transisi. “Program ini merupakan program lanjutan dari berbagai jaminan baik Jamkesmas maupun Jamsostek, sehingga dibutuhkan waktu agar tujuan JKN dapat tercapai,” ujarnya dalam acara temu media di Hotel Novotel Semarang (11/03) lalu.
Rangkaian acara di tiga kota ini merupakan penutup dari serangkaian kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, yang difasilitasi oleh Sekretariat TNP2K. Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut terdiri dari temu media di 12 kota besar se Indonesia, kunjungan ke kantor media di 4 kota utama, termasuk Medan, Surabaya, Bandung dan Makassar, serta penjangkauan langsung ke 1025 Fasilitas Kesehatan Pratama, yaitu Puskesmas dan Klinik, di 106 kabupaten/kota se-Indonesia.