01 May 2013
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Boediono, mengunjungi anjungan Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan (TNP2K) pada acara Pameran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2013 di Bidakara, Jakarta tanggal 29 dan 30 April 2013.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden yang juga didampingi oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, mendapat pemaparan tentang Basis Data Terpadu (BDT) yang dikembangkan oleh TNP2K. BDT adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Tampilnya anjungan TNP2K dan BDT tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai BDT kepada berbagai pemangku kepentingan terkait.
Berbagai informasi yang ditampilkan oleh BDT mulai dari penjelasan mengenai Tujuan dan Kkonteks adanya Basis Data Terpadu, Proses Penyiapan dan Pengolahan Basis Data Terpadu, Pemanfaatan Basis Terpadu dan berbagai informasi terkait lainnya. Sebagian besar pengunjung pada acara pameran tersebut merupakan peserta Musrembangnas 2013 yang berasal dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Umumnya para pengunjung meminta penjelasan menganai bagaimana BDT dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan secara umum dan khususnya untuk Program Penanggulangan Kemiskinan di daerahnya masing-masing. Pengunjung dapat juga mengunduh data sebaraan berdasarkan provinsi, kabupaten dan kecamatan. Sementara data yang lebih spesifik yang memiliki informasi nama dan alamat, juga dapat diperoleh sepanjang syarat-syarat mengenai permintaan data tersebut terpenuhi.
Dalam Pameran Perencanaan Pembangunan tersebut, TNP2K juga ikut serta dalam membantu menyiapkan konsep pameran, membantu mengelola pelaksanaan diskusi interaktif dan menyediakan berbagai publikasi mengenai penanggulangan kemiskinan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
Musrembangnas merupakan program tahunan Kementerian PPN/Bappenas dalam merencanakan program pemerintah dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan musyawarah ini juga menghadirkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, mulai tingkat propinsi hingga tingkat kabupaten dan kota.