Dorong Sinergitas Pemerintah Pusat & Daerah Untuk Turunkan Angka Kemiskinan
11 November 2015
Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menginisiasi penguatan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam Rapat Kerja Teknis (Rakertek) TKPK 2015 yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan data dan inovasi untuk penajaman sasaran program pembangunan daerah; meningkatkan pemanfaatan data dan inovasi untuk penajaman program penanggulangan kemiskinan; meningkatkan inovasi kebijakan untuk tatakelola pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; serta meningkatkan peran pemantauan untuk perbaikan layanan dasar dan program penanggulangan kemiskinan.
Setelah sebelumnya dilakukan Rakertek TKPK tahap pertama untuk wilayah Timur, kembali diadakan kegiatan serupa tahap kedua untuk wilayah Tengah dimulai pada 9-11 November bertempat di Swiss Bell Hotel, Jakarta, yang dihadiri oleh kurang lebih 370 peserta yang berasal dari 10 provinsi dan 175 kabupaten kota yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Bambang menjelaskan dalam sambutan pembuka bahwa upaya penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi sebuah keniscayaan jika tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, mengingat pemerintah daerah merupakan motor penggerak utama dalam era otonomi daerah saat ini. Peran pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui TKPK Kabupaten/Kota.
“Peran TKPK menjadi semakin penting, mengingat kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan maupun ujung tombak pemerintah pusat di daerah. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu tetap dijaga agar berkelanjutan sehingga kinerja penanggulangan kemiskinan maupun penguatan kelembagaannya dapat diaplikasikan dan dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya
Pada paparan pembuka Elan Satriawan, Ketua Pokja TNP2K menekankan hal serupa bahwa upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat/swasta. Selain itu pensasaran program juga diperlukan agar program dapat diterima oleh wilayah miskin, tertinggal, rumah tangga, ataupun keluarga yang berhak dalam jumlah yang tepat
Beliau juga menegaskan bahwa Basis Data Terpadu (BDT) dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan kemiskinan, menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah, dan menentukan penerima manfaat.
Dalam kegiatan ini beberapa daerah wilayah Tengah seperti, Jawa Barat, Banyuwangi, Sleman dan Sragen juga turut memaparkan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Dari paparan tersebut diharapkan daerah-daerah lain dapat melakukan pembelajaran dan menerapkannya di daerahnya masing-masing.
Materi Rapat Kerja Teknis TKPK 2015 dapat diunduh melalui tautan Rakertek2015.tnp2k.go.id atau di bawah ini:
3. Paparan Narasumber Daerah Wilayah Tengah