Lokakarya Teknis Lanjutan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)
25 February 2015
Menindaklanjuti hasil lokakarya Teknis Persiapan Data Siswa dan Anak Usia Sekolah calon Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 4-5 Februari 2015 lalu, “Persiapan Teknis Lanjutan Program KIP” kembali diselenggarakan pada 25-26 Februari 2015 bertempat di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta.
Program Indonesia Pintar adalah program pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag). Pada tahun 2015, Program Indonesia Pintar, yang merupakan bagian dari penyempurnaan BSM, ditargetkan dapat menjangkau 21 juta anak dari keluarga kurang mampu. Melalui lokakarya tersebut, TNP2K, Kemendikbud, dan Kemenag bertujuan untuk menyusun mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar, terutama penjaringan siswa dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar di sekolah/madrasah maupun yang belum atau tidak lagi bersekolah.
Lokakarya ini diikuti oleh sekitar 50 peserta perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag). Adapun agenda lokakarya teknis lanjutan membahas lebih lanjut mengenai strategi sosialisasi Program Indonesia Pintar, Pedoman Pelaksanaan Program, Mekanisme Penanganan Pengaduan, MIS Indonesia Pintar serta rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2015.
Dyah Larasati, Koordinator Program BSM, menekankan perlunya kerjasama antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target pemberian Program Indonesia Pintar melalui KIP. “Program ini bukan milik satu kementerian, namun milik kita semua oleh karena itu diperlukan komitmen kerjasama agar program dapat berjalan dengan baik,” kata Dyah. Selain itu, Dyah juga menyampaikan pentingnya dukungan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan informasi menyeluruh terkait program KIP.
Regi Wahono, Spesialis Hubungan Luar, menyatakan bahwa dukungan sosialisasi tidak kalah pentingnya dalam mensukseskan program bantuan sosial, seperti yang telah dilakukan TNP2K dalam melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) periode 2013-2014 lalu yang meliputi: 1) penyusunan materi sosialisasi, 2) kampanye media elektronik, 3) distribusi poster dan penjangkauan langsung, 4) briefing media masa nasional dan sub-nasional, 5) pemanfaatan dan analisis pemberitaan, dan 6) penyebaran pesan singkat (SMS).
TNP2K juga mengembangkan materi sosialisasi termasuk poster, roll-up banner, spanduk, sekaligus mendistribusikan serta memasang sebanyak 50.000 poster di kelurahan/kantor desa dan sekolah. Menyusun materi siap tayang ILM TV dengan waktu tayang 2 minggu, 8 kali tayang/hari, spot iklan layanan masyarakat 160 spot yang menjangkau sekitar 19 kabupaten/kota di 10 stasiun TV lokal. Untuk radio, menyusun naskah, produksi, penayangan ILM Radio program BSM dengan waktu tayang antara 2-4 minggu, 8 kali tayang/hari. Spot iklan layanan masyarakat 60.000 spot yang menjangkau sekitar 250.000 kabupaten/kota lebih dari 350 radio lokal.
Sementara untuk direct outreach program BSM telah dilakukan di 2.000 sekolah, media roadshow di 20 kota utama di Indonesia yang menjangkau sekitar 320 pewarta berita lokal maupun nasional di tiap kota dan 30 slot radio talkshow di tiga radio berjejaring nasional. Langkah-langkah sosialiasi yang dilakukan tersebut dinilai efektif dengan meningkatnya take-up rate pelaksanaan program BSM melalui penggunaan KPS yang semula 4 persen menjadi 62 persen pada akhir 2014. Dengan penjelasan ini diharapkan kementerian terkait mendapatkan gambaran mekanisme dan strategi sosialisasi efektif yang menjangkau hingga penerima manfaat.