TNP2K Recommendations Regarding Poverty Reduction Strategies in West Papua Due to the Impact of the Covid-19 Pandemic

17 November 2020

Pada hari Sabtu, 14 November 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat melaksanakan webinar bertemakan “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Papua Barat dalam Bayangan Pandemi Covid-19” secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Ardi Adji, Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K ikut menjadi salah satu narasumber dalam webinar ini. 

Gambar 1. Paparan TNP2K pada Webinar Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Papua Barat dalam Bayangan Pandemi Covid-19 
Sumber: TNP2K, 2020

Webinar ini dibuka oleh Maritje Pattiwaellapia, Kepala BPS Provinsi Papua Barat selaku keynote speaker yang memberikan pengantar terkait pentingnya peran statistik dalam upaya penanggulangan kemiskinan dampak Covid-19 khususnya di Papua Barat. Lalu dilanjutkan dengan paparan materi dari Harmawati Marhaeni, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS-RI. Harmawati menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh BPS dalam mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan kemiskinan, dan juga gambaran kondisi kemiskinan di Papua Barat. 

Setelah itu, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani memaparkan penjelasan terkait dengan perkembangan Covid-19 di Papua Barat serta dampaknya. Dampak yang dihadapi oleh Papua Barat diantaranya pemutusan hubungan kerja yang meningkat, penurunan pendapatan masyarakat, serta pengeluaran meningkat karena harga barang yang cenderung naik. Selain itu, beliau juga menjelaskan apa saja kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Papua Barat terkait respons pada pandemi Covid-19. 

Dilanjut dengan paparan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Kementerian Desa PDT, Bonivasius Prasetya Ichtiarto yang menjelaskan bagaimana Kementerian Desa PDTT berupaya untuk mensinergikan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat dengan daerah seperti distribusi program BLT Dana Desa, dan yang lainnya khususnya di Papua Barat. 

Terakhir adalah paparan dari Ardi Adji, Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K terkait dengan efektivitas data terpadu kesejahteraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan Papua Barat. Ardi menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami penurunan akibat Covid-19, serta menjelaskan bagaimana insiden kemiskinan terbesar di Papua Barat adalah sektor holtikultura sebesar 52,27% dan sektor pertanian padi dan palawija sebesar 49,17%, dan maka dari itu diperlukan solusi untuk permasalahan ini. 

Selain menjelaskan kondisi perekonomian Papua Barat berdasarkan data-data yang dihimpun TNP2K, Ardi juga menjelaskan terkait best practice tata kelola sistem perlindungan sosial yaitu sosial dan beneficiary registry serta pemutakhiran DTKS dalam respons dan masa pemulihan Covid-19.  Ardi mengatakan, manfaat adanya social dan beneficiary registry ini nantinya akan membuat penyaluran manfaat program menjadi terkonsolidasi sehingga menjadi lebih efektif, serta pemerintah akan memiliki data akurat dan real time. 

Pada akhir paparannya Ardi juga memberikan beberapa usulan rekomendasi bagi pemerintah Papua Barat dalam merespon dampak Covid-19 diantaranya upaya ekspansi fiskal dari pemerintah untuk menolong rumah tangga miskin dan UMK, mengupayakan pertumbuhan inklusif dengan memanfaatkan program perguruan tinggi, seperti menjadikan mereka partner inkubasi bisnis dan juga diberdayakan untuk mengembangkan wilayah kantong kemiskinan melalui program kuliah kerja nyata, dan juga pengembangan ekonomi lokal dengan penguatan BUMDes. 

Webinar ini berjalan dengan sangat baik dengan para peserta yang sangat antusias serta sangat interaktif karena terdapat sesi tanya jawab secara lisan, dan juga terdapat kuis interaktif di akhir acara. Webinar dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan berasal dari berbagai macam latar belakang. (KM)